Oleh: Abby

Pendakian gunung kian populer. Sejak pandemi Covid-19 melonggarkan batas sosial pada 2021, jalur-jalur pendakian di Indonesia kembali dipadati anak muda, komunitas pecinta alam, hingga wisatawan domestik dan mancanegara.

Gunung tidak lagi sekadar ruang petualangan, tetapi telah menjadi bagian dari industri wisata alam yang menjanjikan. Namun di balik euforia itu, tersimpan persoalan serius, keselamatan pendaki yang kerap terabaikan.

Data demi data menunjukkan bahwa meningkatnya minat mendaki tidak selalu diimbangi dengan pemahaman risiko, kesiapan fisik, serta sistem regulasi yang kuat. Dalam rentang 2020 hingga 2026, catatan kecelakaan dan kematian pendaki gunung menjadi alarm keras bagi pengelola kawasan, pemerintah, dan pelaku wisata alam.

Lonjakan Kasus di Tengah Ledakan Minat

 Basarnas dan pengelola taman nasional mencatat ratusan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) pendaki dalam lima tahun terakhir. Di Gunung Rinjani saja, sepanjang 2020–2024 terjadi hampir 200 insiden kecelakaan, mulai dari hipotermia, jatuh ke jurang, hingga kelelahan ekstrem. Pada 2025, sedikitnya 16 pendaki dilaporkan meninggal di berbagai gunung di Indonesia, termasuk wisatawan asing.

Fenomena ini bukan anomali lokal. Secara global, organisasi penyelamatan pegunungan mencatat ribuan insiden setiap tahun. Di Eropa, ratusan orang tewas akibat aktivitas gunung setiap tahunnya, sebagian besar karena salah perhitungan kemampuan, cuaca ekstrem, dan minimnya pendamping profesional.

Masalahnya, sebagian besar kecelakaan bukan murni disebabkan faktor alam. Banyak insiden berakar pada kelalaian manusia, memaksakan diri, mendaki tanpa persiapan, melanggar aturan penutupan jalur, hingga mendaki tanpa pemandu di medan berisiko tinggi.

Regulasi Ada, Penegakan Lemah

Indonesia sejatinya memiliki aturan pendakian yang cukup jelas. Setiap taman nasional menetapkan kuota, prosedur perizinan, serta standar keselamatan dasar. Namun di lapangan, regulasi kerap berhenti di atas kertas.

Pendakian ilegal masih sering terjadi. Jalur yang ditutup karena cuaca ekstrem atau aktivitas vulkanik tetap dilanggar. Pengawasan terbatas, sanksi tidak konsisten, dan lemahnya edukasi membuat aturan dianggap sekadar formalitas administratif.

Kondisi ini berbahaya. Setiap pelanggaran kecil, terutama melewati jalur resmi, mengabaikan prakiraan cuaca, atau memotong waktu istirahat dapat berujung pada situasi darurat yang membahayakan nyawa pendaki dan tim penyelamat.

Tour Guide: Mata Rantai Keselamatan yang Kerap Diabaikan

Di sinilah peran tour guide wisata alam seharusnya menjadi kunci. Pemandu pendakian bukan hanya penunjuk jalan, tetapi penjaga keselamatan rombongan. Mereka berada di garis depan untuk membaca perubahan cuaca, mengatur ritme langkah, menilai kondisi fisik pendaki, hingga mengambil keputusan kritis saat situasi memburuk.

Sayangnya, profesi ini masih kerap dipandang sebelah mata. Banyak pemandu bekerja tanpa sertifikasi, tanpa pelatihan medis dasar, dan tanpa standar operasional baku. Di beberapa gunung populer, jumlah pemandu bersertifikat bahkan tidak mencapai separuh dari total pemandu aktif.

Padahal di negara-negara dengan budaya keselamatan kuat, pemandu gunung diperlakukan sebagai profesi strategis. Mereka diwajibkan mengikuti sertifikasi berlapis, pelatihan pertolongan pertama, manajemen risiko, hingga etika lingkungan. Pendaki pemula bahkan dilarang mendaki jalur tertentu tanpa pendamping resmi.

Belajar dari Tragedi, Bukan Mengulanginya

 Kasus demi kasus kecelakaan seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar berita duka. Setiap pendaki yang hilang atau meninggal menyimpan pelajaran penting tentang apa yang luput dari sistem keselamatan kita.

Regulasi pendakian perlu diperkuat, bukan hanya dengan aturan, tetapi dengan penegakan tegas dan konsisten. Sertifikasi pemandu harus menjadi kewajiban, bukan pilihan. Edukasi risiko perlu menjadi bagian dari pengalaman wisata, bukan sekadar catatan kecil di formulir perizinan.

Lebih dari itu, keselamatan pendakian adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah, pengelola kawasan, pelaku wisata, pemandu, hingga pendaki itu sendiri harus berada dalam satu kesadaran: gunung bukan tempat uji nyali, melainkan ruang alam yang menuntut rasa hormat dan kesiapan.

Wisata pendakian akan terus tumbuh. Alam Indonesia terlalu indah untuk dihindari. Namun tanpa regulasi yang kuat dan peran strategis tour guide yang diakui serta diperkuat, pertumbuhan itu akan selalu dibayangi risiko tragedi.

Menajamkan pemahaman keselamatan bukan berarti membatasi petualangan, melainkan memastikan setiap perjalanan pulang membawa cerita bukan duka. Gunung tidak pernah kejam, manusialah yang sering lupa batas.

*Penulis adalah Traveler dan Founder Elang Khatulistiwa Indonesia.

Artikel Menajamkan Pemahaman Keselamatan Pendakian pertama kali tampil pada ECONOMIC TRAVELING.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sedang proses penyusunan regulasi yang mengatur pelaksanaan wisata edukasi agar tercipta ekosistem yang aman, inklusif, dan berdampak positif.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan Pemerintah sedang dalam proses menyusun pedoman wisata edukasi yang berfokus pada keamanan siswa, kesiapan destinasi, dan nilai pembelajaran.

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Ngoprek (Ngobrolin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang mengusung tema “Dilarang atau Diatur? Mencari Titik Temu Antara Study Tour dan Masa Depan Pariwisata” yang diinisiasi oleh Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (14/05/2025)

“Wisata edukasi perlu dirancang dengan hati-hati, tapi jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan belajar langsung dari lingkungan,” terang Ni Luh.

Menurutnya, fokus utama pemerintah bukan pada larangan, tetapi pada upaya menciptakan pedoman yang menjamin keselamatan dan kebermanfaatan wisata edukasi.

“Bukan soal menghasilkan angka pariwisata, tapi bagaimana kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi adik-adik kita. Kita ingin solusi jangka panjang, bukan sekadar memadamkan polemik sesaat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menambahkan regulasi ini perlu dihadirkan sebab sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur mengenai wisata edukasi. Kehadiran regulasi ini akan menjadi angin segar bagi pelaksanaan study tour atau wisata edukasi bagi siswa sekolah.

“Ini bisa menjadi blessing in disguise. Diskusi seperti ini penting agar kita tidak terjebak pada pelarangan, tapi membahas model penyelenggaraan wisata edukasi yang bertanggung jawab,” ujar Rizki.

Hal senada disampaikan Direktur Utama TMII (Taman Mini Indonesia Indah), Intan Ayu Kartika, yang melihat perlunya regulasi dan standar nasional untuk memastikan study tour berjalan aman dan bermakna.

“Anak-anak perlu ruang belajar di luar kelas untuk membentuk karakter. Tapi tentu harus ada aturan yang mengatur jumlah pendamping, kurasi materi, hingga transportasi,” ungkap Intan.

Intan menyampaikan TMII sendiri selama ini menjadi salah satu destinasi utama wisata edukatif di Indonesia. Intan menegaskan pentingnya memperkenalkan kebudayaan dan keragaman sejak usia dini.

“Daripada terlalu jauh, TMII menawarkan pengalaman belajar budaya Indonesia yang kaya. Di sinilah anak-anak bisa mengenal akar ke-Indonesia-an mereka,” sambungnya.

Sementara itu  Koordinator Nasional P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru), Satriawan Salim, menilai bahwa pelarangan total study tour justru bisa menghilangkan potensi pembelajaran yang kontekstual.

“Yang harus dihindari adalah tour tanpa study. Kita butuh standarisasi, dari proporsi pembimbing, keamanan, sampai substansi edukasinya,” harap Satriawan.

Diskusi ini juga dihadiri Managing Director Adonta Education, Donny D; penggerak desa wisata Nglanggeran, Sugeng Handoko; dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Herdi Herdiansyah.(Fikri Husaini Risanta).

Artikel Hindari Tour Tanpa Studi, Tapi Pastikan Keamanan Wisata Edukasi pertama kali tampil pada ECONOMIC TRAVELING.