Inilah Digipay , Ekosistem Belanja Pemerintah Yang Untungkan UMKM
Banjarmasin Anggarkan Ratusan Miliaran Untuk Dikerjakan UMKM Lokal
Banjarmasin – Berbagai regulasi dan sistem di sektor keuangan telah dilahirkan pemerintah. Regulasi dan sistem ini antara lain mulai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), inisiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), hingga yang terakhir adalah Digital Payment-Marketplace atau seringkat disingkat dengan Digipay.
Regulasi ini dikeluarkan Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Perbendaharaan sesuai arahan Presiden Jokowi, yang meminta agar program perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijalankan lebih fokus dan terarah melalui digitalisasi UMKM dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Eko Prihariyanto Wibowo, mengatakan Digital Payment Ecosystem dan System Marketplace guna mendorong efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.
“Karena itulah Ditjen Pajak itu fungsinya tidak melulu sebagai pengumpul dana pajak, tapi ke depannya kami fungsikan sebagai penanam.Salah satunya UMKM, yang kami pertemukan dengan Ditjen Perbendaharaan Negara selaku penyediaan keuangan, dan juga pemerintah sebagai pihak yang membelanjakan atau menggunakan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa,” kata Eko Prihariyanto Wibowo, di sela-sela kegiatan Business Development Service II dengan tema “Adaptasi dan Berubah, Demi UMKM Berkembang, Indonesia Maju, di Emerald Ballroom Mercure Hotel, Banjarmasin, Selasa (12/10/2021).
Banjarmasin sendiri menurut Eko Prihariyanto Wibowo, memiliki potensi UMKM yang bisa dikembangkan dengan baik. Pertumbuhan UMKM di Banjarmasin diharapkan semakin membaik meskipun pandemi sempat menggoyang eksistensi usaha berbasis UMKM.
“Dengan UMKM tumbuh roda perekonomian berputar, belanja pemerintah jalan, itu salah satu penopang.Minimal untuk menyelamatkan negara ini pemulihan ekonomi nasional sekarang ini.Itu saja yang utama, kalau masalah pajak bisa kita nomor duakan , menyesuaikan saja.Kalau semuanya normal maka kita bisa membalikan kondisi ini seperti semula,”tegasnya.
Sebagai salah mendukung penggunaan APBN terutama tahun 2021, kehadiran platform Digipay yang dipersembahkan bank-bank pemerintah nantinya terintegrasi dengan platform Digipay Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah Digipay 008 milik Bank Mandiri, marketplace closedloop yang disediakan untuk Satuan Kerja (Satker) di lingkuangan Kementerian/ Lembaga dalam melakukan belanja operasional harian (pengadaan) Barang/Jasa kepada Rekanan Satker.
“Saya informasikan Satker atau satuan kerja di wilayah saya itu dalam satu bulan mempunyai uang persediaan itu Rp.25 miliar.Artinya uang itulah yang akan dibelanjakan Satker setiap bulan, minimal segitu ya. Ini merupakan potensi yang besar bagi UMKM Kalsel, terutama mereka yang masuk marketplace , maka akan menjadi pasar-pasar bagi satuan kerja,” jelas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Triananto Putro, kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Senada dengan itu, Asisten Ekonomi & Pembangunan Pemko Banjarmasin, Doyo Pudjadi, mengungkapkan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satker di sejumlah SKPD telah menganggarkan dana belanja pemerintah ratusan miliar Rupiah. Karena itulah pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah harus bisa dimanfaatkan dengan baik para pelaku UMKM, khususnya yang ada di Banjarmasin.
“Ini kabar baik untuk UMKM Banjarmasin, karena ada anggaran yang disyaratkan untuk menggunakan aplikasi atau Digipay ini.Dalam rangka pengadaan barang-barang yang notabene yang disediakan UMKM.Intinya adalah bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan UMKM lokal, ketimbang pemerintah membeli pengadaan dengan pihak keluar, khan sayang.Kalau UMKM tidak masuk dalam sistem Digipay,maka dana tersebut digunakan keluar,” ungkap Dojo.
Terkait itulah Pemerintah Kota Banjarmasin sebut Dojo sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak Kalselteng khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, mengedukasi para UMKM.Karenanya Business Development Service II dengan tema “Adaptasi dan Berubah, Demi UMKM Berkembang, Indonesia Maju, menjadi suplemen untuk UMKM Banjarmasin dan Kalimantan Selatan.“Peluang bagus dan bisa untuk pemberdayaan UMKM lokal, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.
Sekedar diketahui Digipay merupakan sebuah sistem pembayaran atas transaksi belanja pemerintah melalui Marketplace yang dibangun bekerjasama dengan Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN). Melalui sistem Digipay, setiap entitas satker pengelola APBN diberi kesempatan untuk bertransaksi kebutuhan operasional perkantoran sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA. Setiap satker diberi “penugasan” untuk merekrut sebanyak-banyaknya merchant UMKM di wilayah masing-masing ke dalam ekosistem digital. Dengan sistem gotong-royong tersebut, maka UMKM lokal memiliki pangsa pasar baru, yakni dari belanja operasional pemerintah.
Pembayaran atas transaksi pemerintah pada sistem Digipay dilaksanakan secara digital, melalui Cash Management System (CMS) Virtual Account dan/atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan Bank Himbara. (Olpah Sari Risanta).
