Bagian Organisasi, Jantung Pemko Banjarmasin
Tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Bagian Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Padahal, unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda) ini memiliki peran yang sangat vital.
Ibarat tubuh manusia, Bagian Organisasi adalah jantung birokrasi yang memastikan seluruh organ pemerintahan bergerak secara teratur, efektif, dan selaras.
Hal tersebut mengemuka dalam Podcast Journalist+ yang menghadirkan Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin, Dr. Eka Rahayu Normasari, bersama host Anang Fadillah, Riswan Organisasi, dan Muhammad Risanta.
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, Bagian Organisasi memiliki tugas utama menyiapkan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan kelembagaan, menyusun tata laksana, hingga mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Artinya, hampir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Banjarmasin memiliki keterkaitan langsung dengan Bagian Organisasi. Mulai dari urusan penyusunan struktur organisasi, analisis jabatan, penyederhanaan birokrasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), hingga evaluasi pelayanan publik.
“Bagian Organisasi tidak hanya berbicara soal struktur atau bagan organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap SKPD mampu bekerja secara efektif, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Dr. Eka Rahayu Normasari.
Sebagai penggerak reformasi birokrasi, Bagian Organisasi memiliki intensitas koordinasi yang sangat tinggi dengan seluruh SKPD di Kota Banjarmasin.
Koordinasi tersebut mencakup penyusunan Standar Pelayanan, SOP, evaluasi kinerja perangkat daerah, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
Karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi semata, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh SKPD.
Tingkat koordinasi antarlembaga inilah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan modern.
“Semakin baik koordinasi yang terbangun, semakin cepat pula pelayanan publik dapat diberikan kepada masyarakat,” terang Ayu, sapaan akrab Eka Rahayu Normasari.
Seberapa Siap SKPD Menuju Smart City?
Di era digital, tantangan terbesar birokrasi bukan lagi sekadar administrasi, melainkan transformasi pelayanan berbasis teknologi.
Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri telah mengembangkan konsep Banjarmasin Smart City dengan visi mewujudkan Kota Sungai sebagai (D)River Smart City yang mengedepankan pelestarian kearifan lokal. Konsep tersebut mencakup enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, dan Smart Society.
Seluruh dimensi tersebut menjadi acuan bagi SKPD dalam menjalankan program kerjanya. Program Smart City juga telah memiliki masterplan dan regulasi daerah sebagai pedoman implementasi.
Dalam konteks ini, kesiapan SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin dinilai terus mengalami kemajuan.
Berbagai layanan publik telah bertransformasi ke platform digital melalui penerapan SPBE, pemanfaatan aplikasi layanan publik, serta integrasi sistem informasi antarperangkat daerah.
Pemerintah Kota Banjarmasin juga secara berkala melakukan evaluasi implementasi Smart City bersama pemerintah pusat untuk mengukur capaian dan melakukan penyempurnaan layanan.
Mengacu keterangan Diskominfotik Kota Banjarmasin sebelumnya, disebutkan bahwa seluruh SKPD telah menjadikan enam dimensi Smart City sebagai dasar pelaksanaan program masing-masing. Bahkan, capaian evaluasi Smart City Kota Banjarmasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Meski demikian, tantangan masih tetap ada. Integrasi aplikasi antar-SKPD, penguatan budaya kerja digital, peningkatan kompetensi ASN, serta optimalisasi pemanfaatan data masih perlu terus ditingkatkan agar transformasi digital berjalan lebih efektif.
Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan Smart City tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan kolaborasi antarlembaga.
Bagi Dr. Eka Rahayu Normasari, keberhasilan reformasi birokrasi dan Smart City pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
“Karena itu, Bagian Organisasi terus mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memperkuat budaya kerja ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkas perempuan yang sempat menjadi penyiar radio di masa remaja.
Sejatinya di balik setiap layanan yang diterima masyarakat, ada proses panjang koordinasi, pembinaan, dan penguatan kelembagaan yang terus dilakukan.
Karena di sanalah Bagian Organisasi memainkan perannya sebagai jantung yang menjaga denyut birokrasi Kota Banjarmasin tetap berdetak.(Ridzky Husna).
