ASN Banjarmasin, Mampukah Memimpin Revolusi Literasi dan Pengurangan Sampah?

Pertanyaan ini layak diajukan setelah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Wakil Wali Kota Hj. Ananda mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelopor literasi sekaligus pengurangan sampah.

Di tengah berbagai persoalan perkotaan yang semakin kompleks, dua isu ini mungkin terlihat sederhana. Namun sesungguhnya, keduanya merupakan fondasi penting bagi masa depan kota.

Sampah dan literasi memiliki satu kesamaan mendasar, keduanya adalah persoalan budaya.

Sampah bukan semata-mata masalah kurangnya armada pengangkut, terbatasnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), atau minimnya fasilitas pengolahan.

Sebaliknya, sampah lahir dari kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya mampu mengelola konsumsi dan limbahnya secara bertanggung jawab.

Demikian pula literasi. Rendahnya minat baca bukan semata-mata karena kurangnya buku atau perpustakaan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terbentuknya budaya belajar yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itulah, langkah Pemerintah Kota Banjarmasin menempatkan ASN sebagai pelopor perubahan merupakan keputusan yang tepat.

ASN adalah kelompok yang memiliki posisi strategis dalam sistem sosial. Mereka bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga representasi negara yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat.

Pertanyaannya kemudian, apakah ASN siap memimpin perubahan tersebut?

Redaksi Economic Travelling.com berpandangan bahwa keberhasilan gerakan ini tidak boleh diukur dari jumlah apel, peluncuran program, atau banyaknya spanduk sosialisasi. Ukuran keberhasilannya harus lebih konkret dan terukur.

Misalnya, berapa persen ASN yang benar-benar menjadi nasabah bank sampah? Berapa kilogram sampah yang berhasil dikurangi setiap bulan dari lingkungan kantor pemerintah? Berapa banyak pegawai yang aktif memanfaatkan fasilitas literasi yang telah disediakan?

Tanpa indikator yang jelas, gerakan yang baik berpotensi berhenti sebagai seremoni tahunan.

Lebih jauh lagi, revolusi literasi dan pengurangan sampah harus dipandang sebagai agenda pembangunan ekonomi, bukan sekadar agenda sosial.

Kota-kota maju di dunia berhasil mengurangi sampah karena mereka mengubah limbah menjadi sumber daya ekonomi. Mereka membangun ekonomi sirkular, menciptakan lapangan kerja hijau, dan mendorong masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas daur ulang.

Banjarmasin memiliki peluang yang sama.

Bank sampah tidak boleh berhenti sebagai tempat menabung botol plastik atau kardus bekas. Pemerintah daerah perlu mendorong lahirnya ekosistem ekonomi sirkular yang melibatkan UMKM, koperasi, komunitas lingkungan, sekolah, hingga sektor swasta.

Sampah harus ditempatkan sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai tambah.

Di sisi lain, literasi juga harus dikembangkan melampaui konsep membaca buku semata.

Era digital menuntut masyarakat memiliki literasi yang lebih luas, meliputi literasi keuangan, literasi digital, literasi lingkungan, hingga literasi kewirausahaan.

Spot literasi yang mulai dibangun Pemko Banjarmasin dapat menjadi ruang publik baru yang menghubungkan pengetahuan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, Redaksi Economic Travelling.com menawarkan beberapa gagasan kebijakan yang layak dipertimbangkan.

Pertama, menjadikan indikator pengurangan sampah sebagai bagian dari penilaian kinerja perangkat daerah. Setiap SKPD perlu memiliki target pengurangan sampah yang terukur setiap tahun.

Kedua, mewajibkan setiap kantor pemerintahan memiliki pojok literasi aktif yang tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menggelar diskusi, bedah buku, dan kegiatan berbagi pengetahuan secara berkala.

Ketiga, mengintegrasikan gerakan bank sampah dengan koperasi dan UMKM sehingga tercipta rantai ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Keempat, memberikan penghargaan tahunan kepada ASN, sekolah, kelurahan, dan komunitas yang berhasil menunjukkan inovasi terbaik dalam bidang literasi dan pengelolaan sampah.

Kelima, membangun dashboard digital yang memungkinkan publik memantau capaian pengurangan sampah dan perkembangan program literasi secara transparan.

Jadi keberhasilan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jalan, gedung, atau infrastruktur fisik.

Kota yang unggul adalah kota yang berhasil membangun manusia yang cerdas, berbudaya, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Banjarmasin hari ini sedang mencoba menapaki jalan tersebut.

Langkah awal sudah dilakukan. Kepemimpinan telah menunjukkan arah. Kini tantangannya adalah memastikan semangat itu tidak berhenti pada seremoni peluncuran program, melainkan tumbuh menjadi gerakan kolektif yang mengubah perilaku masyarakat.

Jika ASN mampu menjadi teladan, maka revolusi literasi dan pengurangan sampah bukan lagi sekadar slogan. Ia akan menjadi warisan pembangunan yang menentukan wajah Banjarmasin pada masa depan.(Tim Redaksi).