Kalsel Percepat Implementasi Program Prioritas Presiden
Foto - Dok Biro Adpim Kalsel.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Banjarbaru, Kamis (11/06/2026).
Bagi Kalimantan Selatan, keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari pelaksanaan administrasi semata, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menyampaikan pemerintah daerah saat ini fokus mengawal sejumlah agenda strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden.
Program tersebut meliputi pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, penguatan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, layanan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kalimantan Selatan mendukung penuh program direktif Presiden. Yang terpenting bukan hanya menjalankan program, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Subhan.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
Daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama yang menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program konkret di lapangan.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam pengawasan pelaksanaan program nasional.
Menurutnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat hanya akan berhasil apabila didukung oleh eksekusi yang efektif di tingkat daerah.
Ia menilai keberhasilan program nasional membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan legislatif agar kebijakan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Sasaran pembangunan nasional harus terhubung dengan pelaksanaan di daerah. Karena itu sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan program Presiden,” katanya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa forum evaluasi regional ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, sekaligus kebutuhan penguatan kebijakan di daerah.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Forum ini juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menampilkan berbagai potensi unggulan yang dapat mendukung keberhasilan program nasional.
Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak berjalan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan kekuatan daerah masing-masing.
Bagi Kalimantan Selatan, momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Dengan potensi sektor pertanian yang kuat, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan publik, Kalsel optimistis dapat menjadi salah satu daerah yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program-program prioritas Presiden secara efektif dan berkelanjutan.
Ke depan, tantangan utama bukan lagi pada penyusunan program, melainkan memastikan seluruh kebijakan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.(M.Irfani).
