Pancasila Harus Hidup dalam Karakter Generasi Muda
Risanta Dorong Raperda Pendidikan Pancasila, Sarida Sebut Sekolah Harus Jadi Laboratorium Karakter
Di tengah derasnya arus globalisasi, ledakan teknologi digital, dan banjir informasi yang membentuk cara berpikir generasi muda, tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan lagi bagaimana mengajarkan Pancasila, melainkan bagaimana memastikan nilai-nilainya benar-benar hidup dalam perilaku sehari-hari.
Persoalan itu mengemuka dalam Dialog Program Realita RRI Banjarmasin yang dipandu presenter Juma Muhammad dengan menghadirkan Akademisi dan Jurnalis Senior Muhammad Risanta serta Guru SMA Negeri 7 Banjarmasin, Sarida, S.Pd., M.Pd.
Keduanya sepakat bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan generasi mudanya, tetapi juga oleh kekuatan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Risanta yang juga anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya.
Selain berhadapan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, mereka juga menghadapi ancaman perundungan, penyalahgunaan media sosial, hoaks, intoleransi, narkoba, kriminalitas remaja, hingga menguatnya budaya individualisme yang perlahan mengikis semangat gotong royong.
“Persoalan anak muda hari ini bukan kekurangan informasi, tetapi banjir informasi. Tantangannya adalah bagaimana mereka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Di sinilah Pancasila menjadi kompas moral yang sangat penting,” kata Risanta.
Menurutnya, pria yang juga Dosen STIE Pancasetia Banjarmasin, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan lima sila atau sekadar materi pelajaran yang diujikan di sekolah.
Nilai-nilai Pancasila harus diterjemahkan ke dalam aktivitas nyata yang dapat dirasakan dan dialami langsung oleh generasi muda.
“Anak-anak tidak cukup hanya mendengar ceramah tentang Pancasila. Mereka harus mengalami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Risanta menyebut berbagai kegiatan yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif, seperti olahraga, kegiatan kepemimpinan, gerakan literasi, pengabdian masyarakat, pramuka, bakti sosial, debat kebangsaan, hingga Camp Pancasila yang mempertemukan pelajar dari berbagai latar belakang sekolah, suku, agama, dan lingkungan sosial.
Melalui olahraga, siswa belajar disiplin, sportivitas, kerja sama, dan menghargai lawan. Melalui literasi, mereka belajar berpikir kritis dan mampu menangkal hoaks serta disinformasi. Sementara melalui Camp Pancasila, generasi muda belajar langsung tentang toleransi, gotong royong, kepemimpinan, dan persatuan dalam keberagaman.
Pandangan tersebut sejalan dengan yang disampaikan Sarida.
Menurut Guru SMA Negeri 7 Banjarmasin itu, Pancasila sesungguhnya masih hidup di lingkungan sekolah. Namun tantangannya adalah bagaimana membuat siswa menyadari bahwa perilaku baik yang mereka lakukan setiap hari merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Banyak siswa yang membantu temannya, peduli lingkungan, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Itu semua adalah Pancasila dalam bentuk nyata,” katanya.
Sarida menegaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda.
Karena itu, pendidikan Pancasila tidak boleh hanya berlangsung dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, melainkan harus hadir dalam seluruh budaya sekolah.
“Nilai Pancasila harus hidup dalam disiplin sekolah, musyawarah organisasi siswa, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, hingga interaksi sehari-hari antara guru dan peserta didik. Sekolah harus menjadi laboratorium praktik Pancasila,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan Pancasila tidak dapat diukur dari kemampuan siswa menghafal lima sila, melainkan dari perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Baik Risanta maupun Sarida menilai pendidikan karakter tidak mungkin berhasil jika hanya dibebankan kepada sekolah.
Keluarga tetap menjadi fondasi utama pembentukan karakter anak.
“Anak lebih banyak belajar dari contoh daripada nasihat. Karena itu keteladanan orang tua sangat menentukan,” ujar Risanta.
Sarida menambahkan bahwa guru juga memegang peran sentral karena siswa tidak hanya mendengarkan apa yang diajarkan, tetapi juga mengamati apa yang dilakukan guru.
“Kalau guru mengajarkan kejujuran, maka guru harus jujur. Kalau mengajarkan toleransi, guru harus menunjukkan sikap menghargai perbedaan. Keteladanan jauh lebih efektif daripada ceramah,” katanya.
Data PPWK Masih Ada 11,8 Persen Siswa yang Perlu Penguatan
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin terus melakukan sosialisasi kepada pelajar.
Hasil survei dan post-test PPWK terhadap 255 siswa SMP dan MTs di Kota Banjarmasin menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
Sebanyak 54,1 persen siswa berada dalam kategori Baik, sementara 34,1 persen masuk kategori Baik Sekali.
Artinya, sekitar 88,2 persen siswa telah memiliki pemahaman kebangsaan yang baik hingga sangat baik.
Namun demikian, masih terdapat 11,8 persen siswa yang masuk kategori Kurang. Angka tersebut menjadi perhatian serius PPWK.
“Target kami ke depan adalah menekan kategori Kurang menjadi satu digit. Idealnya lebih dari 91 persen siswa berada pada kategori Baik dan Baik Sekali,” kata Risanta mewakili PPWK.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan kebangsaan masih perlu terus dilakukan, terutama pada sekolah yang memiliki persentase kategori Kurang lebih tinggi.
Untuk memperkuat gerakan pendidikan karakter secara berkelanjutan, Risanta mengungkapkan bahwa PPWK bersama Kesbangpol Kota Banjarmasin telah mengajukan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
Saat ini regulasi tersebut tengah memasuki tahap pembahasan di DPRD Kota Banjarmasin.
Menurutnya, keberadaan regulasi ini penting agar pendidikan kebangsaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan memiliki arah kebijakan, program, evaluasi, dan keberlanjutan yang jelas.
“Kita ingin ada payung hukum yang memperkuat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, serta ketahanan generasi muda menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.(Olpah Sari).
