Mencegah Konflik Desa Sejak Dini Lewat Deklarasi Damai
Pembacaan Deklarasi Damai oleh seluruh calon kepala desa yang disaksikan langsung Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi bersama jajaran Forkopimda. (Foto - Kominfo Batola).
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mulai melakukan langkah antisipatif untuk mencegah potensi konflik sosial menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Tahun 2026.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Deklarasi Damai yang digelar di Aula Selidah, Marabahan, Kamis (29/5).
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni administratif menjelang pesta demokrasi tingkat desa, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat di tengah kontestasi politik lokal yang rentan memunculkan gesekan antarpendukung.
Bupati Kabupaten Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menegaskan Pilkades harus menjadi momentum memperkuat demokrasi desa, bukan sebaliknya menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Tahun 2026 ini Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 25 desa yang tersebar di 12 kecamatan, serta Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu pada 12 desa di delapan kecamatan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga agar pelaksanaannya berlangsung aman, tertib, dan damai,” ujarnya.
Menurut Bahrul, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan bahwa Pilkades kerap menjadi arena persaingan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak dikelola secara dewasa.
Perbedaan pilihan politik yang semestinya menjadi bagian dari demokrasi, kata dia, jangan sampai berkembang menjadi konflik berkepanjangan di lingkungan masyarakat desa.
Karena itu, deklarasi damai dinilai penting sebagai bentuk komitmen moral seluruh pihak.
Mulai dari calon kepala desa, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, hingga warga untuk menjaga kondusivitas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.
Bupati juga mengingatkan para calon kepala desa agar mengedepankan kompetisi yang sehat dengan menawarkan gagasan, visi, dan program pembangunan yang konkret bagi kemajuan des.
Bukan justru memanfaatkan isu-isu provokatif yang dapat memecah persatuan masyarakat.
“Silakan berkompetisi, tetapi jangan mengorbankan persaudaraan. Setelah Pilkades selesai, masyarakat tetap hidup berdampingan. Desa membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan meninggalkan konflik,” tegasnya.
Selain para kandidat, masyarakat juga diimbau menggunakan hak pilih secara bijak serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar, terutama di media sosial yang kerap menjadi pemicu ketegangan menjelang kontestasi politik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, keberhasilan Pilkades bukan semata diukur dari lancarnya proses pemungutan suara, melainkan juga dari terjaganya keamanan, persatuan warga, dan lahirnya pemimpin desa yang amanah serta mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebagai simbol komitmen bersama, rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan Deklarasi Damai oleh seluruh calon kepala desa yang disaksikan langsung Bupati Barito Kuala bersama jajaran Forkopimda.
Komitmen tersebut menjadi penanda bahwa demokrasi desa diharapkan tetap berjalan sehat tanpa meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat.(Olpah Sari).
