Euforia Orde Baru di Senja Kuning Kota Seribu Sungai

Catatan Tentang Kekuasaan, Amuk Massa, dan Ingatan Kolektif Yang Tak Boleh Hilang

Oleh: Abdul Munir

Banjarmasin pernah menjadi kota yang ketakutan.

Kota Seribu Sungai yang biasa riuh oleh suara klotok, aroma wadai di pasar terapung, dan denyut kehidupan warga bantaran sungai, tiba-tiba menjelma ruang penuh asap, teriakan, dan kecemasan. Langit berubah kelabu. Jalanan lengang. Bau hangus menyeruak di udara.

Sejarah mencatatnya sebagai salah satu hari paling muram di Kalimantan Selatan sebagai Jumat, 23 Mei 1997.

Namun tragedi itu sejatinya bukan peristiwa yang lahir dalam semalam. Ia adalah puncak dari sebuah zaman panjang masa ketika euforia kekuasaan tumbuh terlalu tinggi, sementara suara kritik dipaksa mengecil. Sebuah era ketika negara tampak kukuh di luar, tetapi mulai retak di bagian dalam.

Selama lebih dari tiga dasawarsa, rezim Orde Baru berdiri dengan wajah pembangunan yang meyakinkan. Jalan dibangun, ekonomi bergerak, stabilitas dijadikan mantra politik.

Tetapi di balik narasi besar itu, tumbuh pula gejala lain yang tak kalah nyata korupsi yang melebar, birokrasi yang kian tertutup, serta kekuasaan yang perlahan menjauh dari denyut kehidupan rakyat.

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotismeyang kemudian populer dengan akronim KKN menjadi bisik-bisik yang berubah menjadi kemarahan publik.

Jabatan strategis pemerintahan, dari kementerian hingga kepala daerah, banyak diisi oleh kalangan militer atau purnawirawan yang dikaryakan. Negara bergerak dengan disiplin komando, tetapi sering kali kehilangan ruang dialog.

Pada saat yang sama, harga kebutuhan pokok melonjak. Sembako mulai sulit dicari. Beban utang negara meningkat, sementara rakyat kecil mulai merasa sesak.

Di tengah tekanan itu, lahirlah apa yang kemudian disebut civil society atau gerakan sipil yang dipelopori mahasiswa, akademisi, pekerja, seniman, hingga masyarakat biasa. Mereka turun ke jalan, memenuhi halaman Gedung DPR di Jakarta, menuntut perubahan.

Pertanyaan besar menggelinding  apakah kekuasaan masih bekerja untuk rakyat, atau justru sedang menjauh dari mereka?

Namun sebelum gelombang reformasi benar-benar menggulung pusat kekuasaan di Jakarta pada Mei 1998, Banjarmasin telah lebih dulu mencicipi getirnya letupan sosial.

Jumat yang Kelabu

Hari itu, 23 Mei 1997, merupakan putaran terakhir kampanye pemilu bagi Golkar di Banjarmasin. Sejak pagi, Lapangan Kamboja dipenuhi keramaian. Aparatur sipil, simpatisan, kendaraan beratribut kuning, dan iring-iringan massa memenuhi ruang kota.

Banjarmasin seperti sedang berpesta politik. Namun pesta sering kali menyisakan mabuk.

Selepas kampanye, suasana perlahan berubah. Menjelang Salat Jumat, titik-titik ketegangan mulai muncul. Ada gesekan kecil, saling sindir, penyisiran, hingga upaya pemblokiran massa di sejumlah ruas jalan.

Situasi bergerak cepat terlalu cepat.

Di sebuah masjid, saat khutbah Jumat berlangsung, suara deru kendaraan tiba-tiba memecah kekhusyukan. Tidak lama kemudian, kabar buruk beredar seperti angin panas kerusuhan pecah.

Sekitar pukul 13.00 WITA, kota mulai kehilangan kendali.

Ruko-ruko diserbu. Pertokoan dilempari benda pembakar. Sebuah gereja, hotel, kantor partai, dan bangunan lain menjadi sasaran. Massa bergerak sporadis, membelah ruas jalan dengan teriakan dan amarah yang seperti tak lagi mengenal batas.

Di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, suasana mencekam. Sekelompok pemuda diturunkan dari truk. Pengendara sepeda motor beriringan sambil mengacungkan senjata tajam dan meneriakkan yel-yel.

Lalu lintas lumpuh. Petugas keamanan kewalahan. Polisi lalu lintas memilih menjauh. Kota seperti kehilangan otoritasnya sendiri.

Tak lama kemudian, tragedi terbesar hari itu terjadi.

Mitra Plaza dijarah, dibakar, lalu meledak. Api menjulang tinggi ke langit sore. Asap hitam membumbung seperti tanda zaman yang sedang runtuh.

Banyak orang terjebak. Sebagian tak sempat menyelamatkan diri.

Korban berjatuhan terutama kalangan remaja yang terlibat dalam kerusuhan atau terjebak di lokasi kebakaran. Jumlahnya ratusan jiwa. Sebuah angka yang hingga kini tetap menjadi luka kolektif warga Banua.

Di antara kisah tragis itu, ada cerita kecil tentang seorang istri ASN eselon tiga yang mobilnya hangus dibakar massa usai menghadiri kegiatan kampanye. Ia hanya satu fragmen dari banyak tragedi personal yang lahir di tengah amuk sosial.

Banjarmasin hari itu bukan lagi kota sungai. Ia berubah menjadi kota yang dicekam ketakutan. Malam yang Panjang. Malam selepas kerusuhan tak serta-merta menghadirkan tenang.

Warga berjaga di kampung-kampung. Pos ronda mendadak hidup. Orang-orang membawa kayu, parang, dan alat seadanya. Isu penyerangan dari luar menyebar cepat, menebalkan rasa curiga antar kelompok.

Banjarmasin hidup dalam kecemasan.

Sedikit saja percikan emosi, bentrokan sosial bisa saja meledak lebih besar.

Kini, hampir tiga dekade berselang, tragedi itu layak dibaca bukan semata sebagai kerusuhan politik, melainkan cermin tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan kehilangan kepekaan dan masyarakat kehilangan ruang dialog.

Euforia politik yang berlebihan, fanatisme kelompok, dan ketimpangan sosial selalu menyimpan potensi ledakan.

Sejarah sering kali tidak runtuh karena musuh dari luar. Kadang, ia runtuh oleh kesombongan di dalam.

Orde Baru pada akhirnya memang tumbang setahun setelah tragedi itu. People power menggulung Jakarta. Reformasi lahir dengan segala harapan dan paradoksnya.

Tetapi pertanyaan penting tetap tinggal apakah kita sungguh belajar?

Sebab demokrasi pun bisa mabuk bila kehilangan akal sehat.

Kekuasaan apa pun warna dan zamannya selalu menyimpan godaan untuk menjadi rakus. Dan rakyat, bila terus dipinggirkan, menyimpan bara yang suatu hari dapat menjelma amarah.

Banjarmasin telah memberi pelajaran mahal tentang itu.

Maka mengenang 23 Mei bukan sekadar membuka luka lama, melainkan mengingatkan diri sendiri, jangan pernah membiarkan kebencian, ketamakan, dan euforia kekuasaan tumbuh tanpa kendali.

Karena ketika nalar kalah oleh amarah, yang tersisa hanyalah abu.

Dan kota, sekali lagi, akan menjadi kelabu.