Prestasi Kalsel Naik, Tantangan Belum Turun

Deretan penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin memang layak diapresiasi.

Dalam waktu berdekatan, Kalimantan Selatan berhasil mencatat prestasi nasional, mulai dari kinerja pemerintahan daerah hingga keberhasilan menekan angka stunting dan kemiskinan.

Prestasi itu menunjukkan satu hal penting, pemerintah daerah mulai mampu bekerja lebih terukur, fokus, dan kompetitif di tingkat nasional.

Namun di balik sorotan penghargaan, ada pertanyaan yang jauh lebih penting apakah capaian tersebut sudah benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat?

Sebab realitas di lapangan menunjukkan tantangan Kalimantan Selatan belum benar-benar turun. Kemiskinan memang ditekan, tetapi ketimpangan ekonomi masih terlihat.

Stunting mulai menurun, tetapi kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan besar. Infrastruktur tumbuh, tetapi pemerataan pembangunan antarwilayah belum sepenuhnya seimbang.

Redaksi memandang, Muhidin memiliki modal politik dan birokrasi yang cukup kuat untuk membawa Kalimantan Selatan melangkah lebih jauh.

Tetapi tantangan berikutnya bukan lagi mengejar penghargaan, melainkan membangun sistem pembangunan yang tahan lama dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Pertama, Pemerintah Provinsi harus mulai fokus pada transformasi ekonomi jangka panjang. Kalimantan Selatan tidak bisa terus bergantung pada pola ekonomi lama yang bertumpu pada sumber daya alam mentah.

Hilirisasi industri, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian modern, hingga pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal harus menjadi agenda prioritas.

Kedua, pembangunan sumber daya manusia harus bergerak lebih agresif. Persaingan ke depan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi kualitas manusia.

Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, literasi digital, dan peningkatan kualitas guru harus terus diperkuat secara serius agar generasi muda Kalsel tidak hanya menjadi penonton di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak terpusat di kota-kota besar saja.

Desa-desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru. Jalan, akses internet, layanan kesehatan, hingga ekonomi desa perlu diperkuat agar kesenjangan wilayah tidak semakin melebar.

Keempat, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di slogan. Pelayanan publik yang cepat, bersih, dan transparan harus menjadi budaya kerja pemerintahan.

Sebab masyarakat tidak hanya menilai penghargaan yang diterima kepala daerah, tetapi juga kualitas pelayanan yang mereka rasakan setiap hari.

Kelima, momentum kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dimanfaatkan lebih strategis. Kalsel memiliki peluang besar menjadi daerah penyangga ekonomi Kalimantan.

Tetapi peluang itu hanya bisa dimanfaatkan jika pemerintah bergerak cepat menyiapkan investasi, SDM, konektivitas, dan kepastian regulasi.Tentunya juga melibatkan masyarakat luas.

Muhidin saat ini berada pada posisi penting. Prestasi sudah mulai diraih, kepercayaan publik relatif terjaga, dan pemerintah pusat memberi perhatian positif terhadap Kalsel.

Tetapi sejarah pembangunan tidak diukur dari banyaknya piala penghargaan yang dipajang.

Sejarah akan mencatat apakah kepemimpinan hari ini mampu meninggalkan perubahan nyata yang bertahan puluhan tahun ke depan.

Karena itu, penghargaan seharusnya menjadi sinyal atau energi sehat untuk bekerja lebih keras, bukan ruang untuk cepat berpuas diri.

Prestasi memang naik. Tetapi tantangan Kalimantan Selatan belum benar-benar turun. Selamat atas prestasinya, dan kita tunggu gebrakan kebaikan selanjutnya untuk Banua yang semakin baik. (Tim Redaksi).