SPT Terlambat? Masih Ada Kesempatan, Tapi Jangan Disia-siakan
Foto Ilustrasi - suasana kantor pelayanan pajak di Indonesia, ilustrasi perpanjangan pelaporan SPT Tahunan. Seorang petugas pajak berseragam rapi dengan ekspresi ramah dan profesional sedang membantu warga mengisi dan melaporkan SPT Tahunan di meja layanan. (Foto - Redaksi Economic Travelling.Com).
Pemerintah sebenarnya sudah memberi sinyal jelas, patuh pajak itu penting, tapi negara juga paham bahwa sistem baru dan situasi tertentu bisa membuat wajib pajak tersendat.
Karena itu, melalui kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 tidak langsung “dihukum”.
Meski batas resmi tetap 31 Maret 2026, pemerintah memberikan relaksasi hingga 30 April 2026. Artinya, bagi yang terlambat melapor atau membayar, tidak akan dikenakan denda maupun bunga selama masih dalam periode tersebut.
Bahkan, sanksi yang telanjur terbit melalui Surat Tagihan Pajak akan dihapuskan secara otomatis oleh DJP.
Ini bukan sekadar keringanan. Ini kesempatan kedua.
Namun di balik kebijakan ini, ada realitas yang tidak bisa diabaikan.
Kepatuhan yang Masih Tertatih
Data Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga saat ini, jumlah SPT Tahunan yang masuk baru mencapai 304.959 laporan, turun 14,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan paling terasa ada pada Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan 298.111 SPT atau turun 13,72 persen. Sementara SPT Badan hanya mencapai 6.848, bahkan anjlok hingga 32,44 persen.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah potret bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Memang ada faktor eksternal libur panjang Nyepi dan Idul Fitri yang beririsan dengan masa pelaporan. Tapi alasan itu tidak cukup menjelaskan keseluruhan penurunan.
Di sisi lain, ada juga unit kerja yang justru mencatat kinerja positif. Artinya, ketika edukasi dan pelayanan berjalan efektif, kepatuhan bisa meningkat.
Jadi masalahnya bukan semata waktu. Tapi juga kemauan. Negara Sudah Memberi Jalan, Tinggal Pilihan Ada di Kita.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kalselteng, Moch. Luqman Hakim, secara terbuka mengajak wajib pajak memanfaatkan momentum ini. Relaksasi sanksi bukan untuk ditunda lagi, tapi justru untuk segera menuntaskan kewajiban.
Dan DJP tidak tinggal diam. Pendampingan disiapkan, baik langsung di kantor pajak maupun secara daring. Bahkan dengan pendekatan baru melalui sistem Coretax, DJP membawa pesan sederhana tapi tegas: kami dampingi sampai berhasil.
Ini penting. Karena banyak orang sebenarnya bukan tidak mau patuh, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
Pajak Itu Bukan Beban, Tapi Kontribusi
Hal yang sering beredar di masyarakat pajak sering dianggap kewajiban yang “dipaksa”. Padahal, pajak adalah bahan bakar utama negara. Dari jalan yang kita lewati, sekolah yang kita tempati, hingga layanan publik yang kita nikmati semuanya bertumpu pada kepatuhan pajak.
Kebijakan penghapusan sanksi ini seharusnya tidak dimaknai sebagai kelonggaran semata, tapi sebagai pengingat bahwa negara memberi ruang, bukan membiarkan.
Karena pada akhirnya, kepatuhan tidak lahir dari ancaman denda, tapi dari kesadaran.
Jangan Tunggu Sampai Terlambat Lagi
Kesempatan ini tidak datang setiap saat. Relaksasi hanya sampai 30 April 2026. Setelah itu, aturan kembali berjalan normal.
Jadi pertanyaannya sederhana mau memanfaatkan kesempatan ini, atau kembali menunda?
Jika semua sudah dipermudah tanpa denda, tanpa bunga, dengan pendampingan penuh—maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melaporkan SPT.
Karena patuh pajak bukan soal takut sanksi, tapi soal tanggung jawab sebagai warga negara.(Tim Redaksi).
