Kinerja Pemkab Barito Kuala 2025 Menguat
Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi dan Ketua DPRD Barito Kuala,Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono. (Foto - Media Center Batola).
DPRD Soroti Efektivitas dan Dampak Program
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025.
Forum ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan ruang evaluasi atas capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Dalam pemaparannya, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menekankan bahwa pelaksanaan APBD 2025 menunjukkan tren kinerja yang cukup solid. Dari pagu anggaran sebesar Rp1,95 triliun, realisasi keuangan mencapai Rp1,71 triliun atau 87,64 persen.
“Sementara itu, realisasi fisik pembangunan menyentuh angka 97,97 persen, menandakan mayoritas program telah dijalankan sesuai perencanaan,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat kinerja positif dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, khususnya sektor transmigrasi. Dari total anggaran Rp4,88 miliar, tingkat serapan mencapai 92,10 persen. Capaian ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola program lintas kewenangan secara efektif.
Sepanjang 2025, Kabupaten Barito Kuala juga berhasil meraih 10 penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan bukan semata pada penghargaan, melainkan sejauh mana program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor pelayanan dasar dan isu strategis. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan infrastruktur ekonomi, serta percepatan penurunan angka stunting, “ tambahnya.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Bupati juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. Hal ini menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, DPRD menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas dengan menempatkan LKPJ sebagai instrumen evaluasi kinerja. Ketua DPRD Barito Kuala Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menyatakan bahwa laporan tersebut akan dikaji secara komprehensif untuk memastikan efektivitas program dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD akan menelaah sejauh mana realisasi anggaran dan program pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi strategis guna penyempurnaan kebijakan ke depan.
Dengan capaian yang ada, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kinerja sekaligus meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Tidak hanya soal serapan anggaran yang tinggi, tetapi juga memastikan setiap program memiliki dampak yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Barito Kuala.(Olpah Sari).
