Desa Bukan Objek, Tapi Mitra, Jalan Panjang Membangun Kemandirian Desa

Oleh: Muhammad Risanta

Di banyak tempat di Indonesia, desa sering kali diposisikan sebagai “penerima program”. Bantuan datang, proyek diluncurkan, kegiatan berlangsung beberapa waktu, lalu selesai.

Foto dokumentasi tersimpan rapi, laporan ditulis, tetapi perubahan yang diharapkan tidak selalu bertahan lama.

Cara pandang seperti ini perlahan mulai ditinggalkan. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan mitra dalam proses pembangunan itu sendiri.

Pergeseran perspektif ini menjadi penting karena pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terjadi ketika masyarakat desa ikut menjadi bagian dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat desentralisasi pembangunan desa yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengelola potensi dan menentukan arah pembangunan mereka sendiri.

Desa sebagai Fondasi Ekonomi Nasional

Dalam struktur sosial dan ekonomi Indonesia, desa memegang peranan yang sangat strategis. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 43 persen penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan.

Sesungguhnya Desa bukan hanya ruang sosial, tetapi juga pusat produksi pangan, sumber daya alam, serta basis ekonomi rakyat.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak berkembang di desa menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi lokal berperan dalam menopang ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Namun potensi besar ini sering kali belum sepenuhnya berkembang karena keterbatasan akses pasar, teknologi, dan kapasitas manajerial.

Di sinilah peran pendampingan dan pemberdayaan menjadi penting. Ketika masyarakat desa diberi ruang untuk berkembang, didukung dengan pelatihan dan akses jaringan ekonomi yang lebih luas, UMKM desa dapat tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Pendekatan Pemberdayaan, Bukan Bantuan

Dalam studi pembangunan, pendekatan seperti ini dikenal sebagai community empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis komunitas cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan program yang sepenuhnya dirancang dari luar komunitas.

Alasannya sederhana, masyarakat lebih memahami kebutuhan dan potensi wilayah mereka sendiri.

Pendekatan ini pula yang mulai diadopsi oleh berbagai program pemberdayaan desa yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Salah satunya melalui inisiatif Desa Sejahtera Astra yang dijalankan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk.

Program tersebut dirancang untuk mendorong pembangunan desa melalui empat pilar utama, yaitu penguatan ekonomi kreatif desa, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, dukungan terhadap pendidikan, serta upaya pelestarian lingkungan.

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan kini bergerak melampaui sekadar kegiatan seremonial.

Pendidikan dan Kesehatan sebagai Modal Sosial

Selain ekonomi, dua faktor penting lain yang menentukan kemandirian desa adalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Studi dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  menunjukkan bahwa peningkatan satu tahun rata-rata pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan dalam jangka panjang.

Di desa, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial bagi individu, tetapi juga sebagai modal sosial bagi komunitas.

Hal yang sama juga berlaku pada sektor kesehatan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu memiliki kontribusi besar dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Ketika masyarakat desa sehat dan berpendidikan, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi wilayahnya.

Kolaborasi sebagai Kunci

Pembangunan desa pada akhirnya adalah proses yang memerlukan waktu panjang dan kerja sama lintas sektor. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan dan infrastruktur dasar.

Masyarakat desa menjadi aktor utama yang menjalankan pembangunan. Sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi, pendampingan, dan investasi sosial.

Kolaborasi seperti ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak berjalan secara sporadis atau terputus-putus.

Ketika berbagai pihak bekerja bersama, program pemberdayaan desa memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Kemandirian desa tidak lahir dalam waktu singkat. Tetapi memang merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun langkah menuju ke sana harus dimulai dari cara pandang yang benar yang menegaskan bahwa desa bukan sekadar wilayah yang membutuhkan bantuan, tetapi komunitas yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Ketika desa diperlakukan sebagai mitra, bukan objek, pembangunan tidak lagi hanya menghasilkan proyek. Ia melahirkan perubahan yang hidup dan tumbuh bersama masyarakatnya.

Dan dari desa-desa yang kuat itulah, masa depan pembangunan Indonesia sebenarnya sedang dibangun.

*Penulis adalah Jurnalis Senior CNN Indonesia dan Akademis.