Bank Kalsel Naik Kelas Tetap Jaga Kualitas
Foto Ilustrasi - Kenaikan nilai dividen tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya fundamental bisnis Bank Kalsel di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif. (Foto - Risanta).
Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalsel pekan ini melahirkan ambisi besar, dengan modal inti digenjot hingga Rp10 triliun dan status bank devisa ditargetkan terealisasi Juni mendatang.
Di atas kertas, ini kabar menggembirakan. Sebuah bank pembangunan daerah yang selama ini identik dengan fungsi administratif dan pembiayaan rutin ingin naik kelas.
Namun sejarah perbankan daerah mengajarkan satu hal perubahan status tidak otomatis mengubah kualitas.
Penguatan modal adalah fondasi. Tanpa modal yang cukup, bank sulit memperluas kredit, meningkatkan layanan digital, atau memperkuat manajemen risiko.
Dalam konteks itu, langkah mempertebal struktur permodalan melalui skema saham Seri A dan Seri B patut diapresiasi. Ia memberi ruang ekspansi sekaligus bantalan menghadapi gejolak ekonomi.
Tapi menjadi bank devisa bukan sekadar memenuhi angka modal. Status itu menuntut kesiapan sistem, tata kelola, manajemen risiko valas, hingga kualitas sumber daya manusia.
Transaksi ekspor-impor dan layanan valuta asing mengandung kompleksitas yang jauh melampaui kredit konsumtif daerah.
Bank Kalsel, seperti banyak bank pembangunan daerah lain, lahir dari semangat melayani ekonomi lokal. Ia dekat dengan birokrasi, dekat dengan aparatur, dan menjadi kasir pembangunan daerah.
Kini, ketika targetnya melebar ke panggung transaksi internasional, pertanyaannya sederhana apakah kesiapan itu sudah matang, atau sekadar mengejar simbol prestise?
Ambisi tentu perlu. Tanpa ambisi, institusi akan stagnan. Namun ambisi tanpa disiplin tata kelola berisiko mahal.
Publik masih ingat, di berbagai daerah, ada bank pembangunan yang tergelincir bukan karena kurang modal, melainkan karena lemahnya pengawasan dan intervensi non-bisnis.
Jika penguatan modal hanya berhenti pada penyetoran dana tanpa perbaikan fundamental, peningkatan kualitas kredit, transparansi laporan keuangan, dan independensi manajemen, maka Rp10 triliun hanyalah angka di neraca. Ia tidak otomatis menciptakan daya saing.
Sebaliknya, bila momentum ini digunakan untuk memperbaiki governance, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong kredit produktif bagi UMKM serta sektor riil, maka status devisa akan menjadi konsekuensi logis, bukan tujuan semata.
Bank pembangunan daerah memikul mandat ganda sebagai institusi bisnis sekaligus instrumen pembangunan. Ia pun harus untung, tetapi juga harus berdampak. Ia harus kompetitif, namun tetap berpihak pada ekonomi lokal.
Naik kelas berarti berani berkompetisi tanpa meninggalkan akar.
Bank Kalsel kini berada di persimpangan penting. Apakah ia akan sekadar mengganti papan nama menjadi bank devisa, atau benar-benar bertransformasi menjadi institusi keuangan yang modern, transparan, dan tahan krisis?
Jawabannya tidak ditentukan oleh RUPS. Melainkan oleh konsistensi eksekusi setelah rapat selesai.Selamat bekerja kembali Bank Kalsel!.(Tim Redaksi).
