Kekurangan Dokter Gigi di Kalsel Apa Solusinya ?
Foto Ilustrasi - Seorang Dokter Gigi di sebuah perkampungan memberikan edukasi kepada anak-anak penting menjaga kesehatan gigi. (Foto-Tim Redaksi).
Di balik senyum masyarakat Banua, tersimpan kenyataan yang jarang disentuh dalam statistik sehari-hari, kesehatan gigi masih menjadi salah satu persoalan yang menekan kualitas hidup warga Kalimantan Selatan.Fenomena yang menjadi catatan tersendiri bagi dunia kesehatan di Banua.
Rasio dokter gigi di provinsi ini hanya 1 banding 11.000 penduduk, jauh dari angka ideal 1 banding 2.000 yang dianjurkan Organisasi Kesehatan Dunia. Angka ini bukan sekadar data, melainkan cermin ketimpangan akses layanan kesehatan yang nyata.
Setiap dokter gigi yang ada memikul beban enam kali lipat dari kapasitas idealnya. Dampaknya terlihat jelas, desa-desa terpencil yang selama ini hanya terdengar melalui cerita warga, tetap minim akses layanan gigi, anak-anak tumbuh dengan risiko karies yang tinggi, lansia menghadapi nyeri dan infeksi yang sebenarnya bisa dicegah. Kesehatan gigi bukan hanya soal senyum, tetapi produktivitas, kualitas belajar, dan kesempatan hidup.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyadari urgensi ini. Melalui program penugasan tenaga kesehatan khusus, termasuk dokter gigi, mereka menembus batas geografis, menempatkan profesional langsung di desa-desa yang selama ini belum tersentuh layanan.
Hingga kini, lebih dari 300 tenaga kesehatan telah dibiayai untuk mengisi kekosongan layanan di kabupaten dan kecamatan. Seperti kata Kepala Dinas Kesehatan, Diauddin.
“Melalui program ini, dokter gigi akan ditempatkan langsung di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan kesehatan gigi.”
Langkah ini lebih dari sekadar kuantitas. Ia adalah strategi ekonomi sosial, dokter gigi menjadi penggerak edukasi, menyebarkan praktik kesehatan preventif, mendorong penggunaan fluoride, dan membangun kesadaran akan pemeriksaan rutin.
Dengan demikian, intervensi pemerintah bukan hanya menutup kekurangan tenaga medis, tetapi menanam fondasi ketahanan kesehatan masyarakat adalah sebuah aset yang secara langsung berkorelasi dengan produktivitas ekonomi lokal.
BKGN 2025 menjadi momentum strategis untuk menguatkan pesan ini. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan ada kesadaran, tetapi juga menegaskan adanya kebutuhan yang mendesak akan layanan kesehatan gigi yang merata dan berkualitas. Tanpa itu, kesenjangan sosial akan terus membesar, dan biaya kesehatan jangka panjang bagi pemerintah justru akan meningkat.
Namun, tantangan tidak berhenti pada penempatan tenaga profesional. Infrastruktur, logistik, insentif bagi dokter gigi di pelosok, serta kolaborasi lintas sektor,dari Dinas Pendidikan hingga pemerintah desa—menjadi penentu keberhasilan program ini.
Edukasi masyarakat dan penguatan pelayanan harus berjalan seiring; tanpa salah satunya, dampak ekonomi dan sosial dari investasi kesehatan ini tidak akan optimal.
Kekurangan dokter gigi di Kalimantan Selatan memang nyata. Tapi melalui program strategis pemerintah, provinsi ini berpeluang membalik ketimpangan menjadi peluang, membangun generasi Banua yang lebih sehat, produktif, dan sadar akan pentingnya kesehatan gigi.
Di balik setiap senyum yang terjaga, ada strategi, data, dan keberanian mengambil langkah di desa-desa terpencil,langkah kecil yang berpotensi menghasilkan dampak ekonomi besar.
Kesehatan gigi bukan sekadar persoalan medis. Tetapi merupakan investasi manusia dan ekonomi daerah, yang menuntut kesadaran kolektif, keberpihakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dan Kalimantan Selatan, perlahan namun pasti, sedang menapaki jalan itu.(Tim Redaksi).
