Kalsel Ekonominya Tahun Depan Dibawa Kemana

Kalimantan Selatan menutup 2025 dengan catatan ekonomi yang relatif stabil. Pertumbuhan PDRB terjaga, sektor jasa keuangan menunjukkan fundamental yang kuat, dan arus pembiayaan produktif terus tumbuh.

Dalam banyak indikator makro, Kalsel tampak berada di jalur yang benar. Namun pertanyaan yang lebih penting muncul, ke mana arah ekonomi Kalsel tahun depan, dan apakah pertumbuhan ini benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah?

Di tengah stabilitas angka-angka ekonomi, persoalan mendasar tetap bergema: apakah pertumbuhan tersebut inklusif? Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menurunkan kemiskinan bila tidak merangkul kelompok rentan yang berada di lapis terbawah ekonomi.

Selama ini, kesehatan ekonomi daerah sering diukur dari parameter makro, peningkatan kredit, arus investasi yang menguat, dan tumbuhnya sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, serta industri pengolahan. Namun bagi masyarakat kecil—petani, buruh, pedagang mikro, pekerja informal,angka-angka itu sering tidak serta-merta mengubah kehidupan mereka.

Kesenjangan terjadi ketika manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok menengah-ke-atas, pelaku usaha skala besar, atau wilayah tertentu. Inilah titik kritis yang harus dibaca dengan jernih menjelang 2026. Pertumbuhan ekonomi hanya bermakna ketika menyentuh mereka yang berada dalam posisi paling rentan.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, PR yang Belum Selesai

Kredit produktif di Kalsel memang tumbuh, tetapi aksesnya tidak merata. Banyak UMKM, terutama yang berada di sektor informal, belum bankable karena permasalahan legalitas, pembukuan, modal kerja, hingga minimnya literasi finansial. Program pelatihan sering berjalan, tetapi beberapa masih berhenti pada tataran seremonial, tanpa pendampingan lanjutan atau evaluasi dampak.

Di sektor pertanian dan perikanan, tantangan lain muncul. Harga komoditas fluktuatif, akses pasar terbatas, dan rantai distribusi belum efisien. Kebutuhan likuiditas cepat membuat sebagian masyarakat kecil beralih ke pinjaman daring.

Data OJK menunjukkan lonjakan signifikan pinjaman digital sepanjang 2025,indikasi adanya kebutuhan konsumtif maupun produktif yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan formal.

Kondisi inilah yang membuat isu pemberdayaan ekonomi masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama di 2026.

Peran Pemerintah, Kolaborasi Nyata, Bukan Seremonial

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan kehadiran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, melainkan sebagai penggerak utama. Pemprov Kalsel bersama Kabupaten/Kota, BI, OJK, perbankan, dan sektor swasta telah melakukan sejumlah langkah strategis, termasuk melalui wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Berikut upaya nyata yang telah ditempuh:

Pengendalian Inflasi yang Efektif

TPID Kalsel memperkuat stabilisasi harga melalui:

operasi pasar dan pasar murah di berbagai kabupaten/kota,

program gerakan tanam cabai dan komoditas strategis,

kerja sama antar daerah (KAD) dengan Jatim, Sulsel, Kalteng, dan Kaltim,

percepatan digitalisasi pemantauan harga pangan,

penguatan infrastruktur logistik dan distribusi.

Inflasi yang terjaga berdampak langsung pada daya beli masyarakat kecil. Stabilitas harga kebutuhan pokok berarti stabilitas ekonomi rumah tangga.

Program Pengentasan Kemiskinan yang Lebih Terarah

Pemerintah mendorong:

padat karya yang menyerap ribuan tenaga kerja rentan,

bantuan alat produksi bagi UMKM,

dukungan modal ultra mikro (Umi) bersama PNM dan Pegadaian,

pembangunan infrastruktur dasar desa seperti irigasi, sanitasi, jalan produksi, dan air bersih.

Langkah-langkah ini memperluas ruang gerak ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peran Aktif Sektor Swasta

Industri di Kalsel mulai memperkuat kontribusi melalui:

hilirisasi batubara dan kelapa sawit yang membuka lapangan kerja berketerampilan menengah,

CSR berbasis pemberdayaan UMKM,

kemitraan pertanian dan perikanan dengan sistem off-taker,

serapan produk UMKM oleh ritel modern.

Swasta menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem inklusif.

Pandangan Akademisi, SDM dan UMKM Menentukan Arah 2026

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia, Tina Lestari SE MM, menilai bahwa arah ekonomi Kalsel 2026 sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan kekuatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.

Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak dapat hanya bertumpu pada sektor besar seperti tambang atau industri pengolahan. Yang paling menentukan adalah kemampuan masyarakat kecil beradaptasi dengan transformasi ekonomi, khususnya di era digital.

“UMKM adalah fondasi ekonomi Kalsel. Jika fondasinya kuat, maka ekonomi daerah akan lebih tahan banting. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan program yang berhenti setelah pelatihan. SDM harus diperkuat, dan pemanfaatan teknologi digital harus menjadi bagian dari setiap strategi pemberdayaan,” tegas Tina.

Ia menambahkan bahwa literasi digital, kemampuan pemasaran online, serta pemanfaatan pembayaran digital sudah menjadi kebutuhan dasar bagi UMKM saat ini. Tanpa itu, pelaku usaha mikro akan sulit bersaing.

“Transformasi ekonomi tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar. Pelaku usaha kecil harus dilibatkan. Pemerintah perlu membuat ekosistem, bukan hanya event. Pendampingan jangka panjang adalah kunci,” lanjutnya.

Komentar Tina memberi perspektif yang penting, bahwa arah ekonomi daerah sangat bergantung pada investasi jangka panjang terhadap manusia,bukan semata fisik dan angka-angka.

Melihat tren kredit yang meningkat, stabilitas keuangan yang terjaga, serta program TPID dan pemerintah daerah yang semakin terstruktur, 2026 membawa harapan. Namun harapan ini hanya akan menjadi kenyataan bila seluruh pemangku kepentingan berani mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada laporan resmi. Sejatinya pertumbuhan itu harus hadir dalam bentuk harga sembako yang stabil, akses modal yang mudah bagi UMKM, pendapatan yang layak bagi petani dan nelayan, serta kesempatan kerja bagi generasi muda.

Kalsel Dibawa ke Mana?

Jawaban dari pertanyaan ini tidak terletak pada angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi pada keberpihakan. Bila pertumbuhan mendorong yang kecil untuk naik kelas, maka Kalsel sedang melangkah menuju kesejahteraan yang merata. Namun bila yang kecil tetap tertinggal, maka pertumbuhan hanya menjadi statistik tanpa makna.

Kalimantan Selatan memiliki peluang besar pada 2026. Pertanyaannya kini adalah keberanian semua pihak—pemerintah, swasta, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan untuk semua orang, bukan hanya sebagian.

Saat itulah, Kalsel benar-benar bergerak menuju masa depan yang inklusif, adil, dan mensejahterakan.(Muhammad Risanta).