Dibalik kisah Lima SKPD Banjarmasin Paling Banyak Diadukan

Fenomena tingginya aduan yang masuk terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Banjarmasin bukan sekadar angka statistik. Ini menjadi cermin kompleksitas pelayanan publik dan menjadi barometer bagaimana warga memandang efektivitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan ruang hidup yang terus berkembang.

Editorial ini mencoba memotret kenyataan di balik lima SKPD yang paling banyak diadukan serta bagaimana pola penanganan dan penyampaian informasi yang ideal seharusnya dibangun.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada di pusat perhatian publik. Aduan mengenai ruas jalan, drainase, dan tata ruang mengalir mengikuti dinamika kota yang tumbuh. Dari perspektif editorial, tingginya keluhan justru menunjukkan betapa krusialnya kewenangan dinas ini terhadap hajat hidup warga.

Tantangannya adalah menjembatani kesenjangan antara kebutuhan publik yang mendesak dengan kapasitas pengerjaan yang sering bergantung pada anggaran, cuaca, dan proses lelang. Publik melihat hasil, sementara pemerintah bekerja dalam sistem. Titik temu kedua kepentingan inilah yang menjadi ruang komunikasi yang harus diperbaiki.

Dinas Perhubungan mendapatkan sorotan karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga. Kemacetan, parkir liar, hingga rekayasa lalu lintas menempatkan dinas ini sebagai ladang keluhan yang setiap hari diperbarui oleh perubahan pola perjalanan urban.

Tingginya aduan bukan semata kritik, melainkan bentuk kedekatan persoalan Dishub dengan kehidupan harian masyarakat. Editorial memandang perlunya strategi komunikasi berbasis data real time agar publik memahami konteks kebijakan, bukan hanya merasakan dampaknya.

Dinas Lingkungan Hidup menghadapi tantangan serupa dalam isu kebersihan kota, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan. Aduan bertambah seiring kesadaran masyarakat terhadap ruang hijau dan lingkungan hidup.

Dalam pandangan redaksi, DLH harus memperkuat transparansi program dan melibatkan publik melalui kampanye rutin agar warga tidak hanya mengadukan, tetapi juga merasa menjadi bagian dari solusi.

Dinas Kesehatan menyangkut layanan yang paling sensitif. Masyarakat cenderung menyampaikan keluhan mengenai antrean faskes, pelayanan puskesmas, hingga fasilitas tenaga kesehatan. Tingginya aduan tidak selalu berkaitan dengan kualitas pelayanan, tetapi juga ekspektasi publik yang meningkat setelah era digital membuka ruang pembanding.

Di sinilah pentingnya penyampaian informasi yang konsisten, khususnya mengenai standar layanan, alur rujukan, dan batas kewenangan tenaga kesehatan.

Dinas Pendidikan menerima aduan terkait fasilitas sekolah, PPDB, hingga tenaga pendidik. Ini mencerminkan bahwa sektor pendidikan tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat.

Editorial melihat urgensi komunikasi dua arah yang lebih kuat antara sekolah, dinas, dan orang tua agar setiap persoalan tidak selalu berakhir sebagai laporan formal, tetapi bisa dicegah sejak awal melalui keterbukaan informasi.

Lima SKPD ini pada dasarnya menjalankan fungsi yang paling dekat dengan kepentingan dasar masyarakat. Karena itulah keluhan yang masuk sangat tinggi. Namun, angka itu bisa dibaca sebagai modal evaluasi, bukan hukuman.

Dari hasil penanganan SP4N LAPOR terlihat pola umum penanganan yang baik, yakni respons awal yang cepat, verifikasi laporan yang disiplin, dan tindak lanjut teknis yang didorong oleh koordinasi lintas bidang. Pola penyampaian informasi terbaik tercermin dari SKPD yang mampu mengomunikasikan progres secara berkala, merilis informasi yang mudah dipahami publik, dan menyampaikan kendala secara terbuka tanpa defensif.

Editorial menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat budaya keterbukaan, membangun sistem komunikasi yang lebih strategis, dan memastikan setiap aduan tidak berhenti menjadi angka, melainkan menjadi bahan pembelajaran.

Karena pada akhirnya, pelayanan publik bukan tentang siapa yang paling sedikit diadukan, tetapi siapa yang paling mampu memperbaiki diri dari setiap aduan yang masuk.(Tim Redaksi).