Mahasiswa Kritisi Pemko Banjarmasin Tangani Darurat Sampah

Banjarmasin benar-benar darurat sampah, pasca ditutupnya Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Basirih Banjarmasin. Padahal selama ini TPA tersebut menjadi rumah terakhir bagi ribuan ton sampah dari kota Banjarmasin.

TPA Basirih di Banjarmasin sendiri ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dituding menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Penutupan ini juga dilakukan karena TPA tersebut tidak lagi bisa menampung sampah dan tidak memiliki dokumen persetujuan lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai TPA ini membahayakan lingkungan dan masyarakat. Di satu sisi diangap melanggar kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, Hasil pengujian air limbah melebihi baku mutu.

Tak pelak keadaan ini membuat sampah menumpuk di TPS-TPS. Kondisi ini diperparah dengan munculnya TPS-TPS liar yang membuat kotor dan tak sehat sebuah kawasan. Yang terlihat di Jalan Kuripan, Veteran hingga Lingkar Dalam Banjarmasih tumpukan sampah pun menggunung, karena petugas kebersihan kewalahan mengangkut dan mau dibuang kemana.

Kondisi ini pun membuat mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi Balai Kota Banjarmasin. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan berunjuk rasa dan mendesak Wali Kota Banjarmasin H Yamin HR segera menuntaskan persoalan darurat sampah yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

“Kami ingin kepastian, Banjarmasin tidak hanya banjir air, tapi juga banjir sampah. Kalau dalam satu bulan tidak ada perubahan nyata, kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Koordinator Aksi, Khairil, saat berunjuk rasa ke kantor Wali Kota Banjarmasin, Rabu siang (12/03/2025).

Khairil dkk pun meminta Pemko Banjarmasin harus segera menangani lonjakan sampah, mengoptimalkan sistem pengelolaan limbah, melibatkan masyarakat dalam solusi jangka panjang, serta memberikan tindakan konkret dalam waktu 30 hari.

Sementara Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengakui persoalan sampah saat ini memang sangat serius dan perlu solusi menyeluruh.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengingatkan. Kami tidak menutup mata bahwa kondisi sampah sekarang memang berserakan di mana-mana,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Karena mengubah kebiasaan masyarakat itu tidak mudah. Ini berproses. Pihaknya harus melakukan sosialisasi, edukasi, dan aksi nyata. Salah satu yang mereka pertimbangkan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani sampah

Wali Kota menyebut bahwa pihaknya sudah mengundang para lurah dan pemangku kebijakan di tingkat kelurahan untuk mulai menerapkan sistem pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

“Jika setiap kelurahan melakukan pemilahan, jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa berkurang signifikan,” ucapnya menyakinkan pengunjuk rasa.

Pemerintah Kota sendiri menurut Yamin, sangat mengapresiasi keterlibatan LSM, akademisi, dan masyarakat. Ini masalah bersama, jadi perlu solusi bersama.

“Kalau mereka ingin menyuarakan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup, silakan saja. Itu hak mereka dan kami dukung sepanjang sesuai aturan,” tegasnya.

Senada, Kepala DLH Banjarmasin, Alive membeberkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan skema terbaik dan relevan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang terhadap penanganan sampah. Salah satunya dengan memastikan program pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di setiap kelurahan.

Untuk solusi jangka pendek, semua kelurahan mereka akan wajibkan membuat rumah pilah.Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sendiri akan menganggarkan dananya dan menugaskan 3 petugas pemilahan dan 1 orang pengawas di tiap kelurahan.

“Sehingga adanya rumah pilah ini, warga yang membuang sampah melewati paman gerobak, mereka akan masuk ke rumah pilah dulu untuk kemudian dilakukan penyortiran, mana sampah organik, anorganik. Residu yang tersisa, ini akan kita tempatkan di TPS untuk diangkut ke TPA Banjarbakula,” tandasnya.(Ridzky Husna).