Kalimantan Bersinergi Dalam Pengendalian Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan, Fadjar Majardi bersama Tim Kementerian Terkait. (Foto-Humas Bank Indonesia Kalsel).
Inflasi masih menjadi isu pokok pembahasan di berbagai sektoral, tak terkecuali bagi pemangku kebijakan dan kepentingan.Pengendalian inflasi dinilai sangat penting karena dapat menjaga kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan stabilitas ekonomi.
Inflasi yang terkendali dapat menekan harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.Disamping itu Inflasi yang terkendali dapat menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, sehingga tidak mengganggu perekonomian. Disatu sisi dia dapat menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian, sehingga mendorong peningkatan investasi dan produksi.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Kalimantan, yang diikuti sejumlah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kegiatan yang mengusung tema “Penajaman Rancangan Roadmap TPID 2025-2027 Berdasarkan Mekanisme Hulu-Hilir yang Terintegrasi” berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (22/10/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat strategi dan sinergi pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan, Fadjar Majardi menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia melalui TPID serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“ Sinergi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan. Selain itu sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas harga dan mendorong ekonomi yang lebih tangguh,” ujar Fadjar.
Fadjar juga menyebutkan inflasi di wilayah Kalimantan pada September 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Seiring dengan kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten.
“ Bank Indonesia memperkirakan inflasi di wilayah Kalimantan akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2024. Prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan juga diperkirakan tetap positif, didukung oleh transformasi ekonomi di sektor pertanian dan hilirisasi sumber daya alam,” sebutnya.
Senada dengan Fadjar, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pengendalian inflasi di Kalimantan. Dia juga mengapresiasi keberhasilan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, yang membantu menjaga stabilitas harga. Harisson menekankan pentingnya inovasi kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
“Upaya bersama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal,” kata Harisson.
Kegiatan ini sendiri diwarnai dengan penjelasan atau pemaparan khusus dilanjutkan dari kementerian terkait .Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menyampaikan sinergi dan integrasi antar provinsi dalam optimalisasi pengendalian inflasi di Kalimantan menjadi fokus strategi dalam penyusunan roadmap TPID 2025-2027.
Dengan strategi tersebut, diharapkan tercipta efektivitas kebijakan yang lebih kuat guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di seluruh wilayah Kalimantan. Selain itu, Kemenko Perekonomian menekankan perlunya memetakan arus komoditas pangan di pasar-pasar utama untuk mengantisipasi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan pangan di setiap daerah.
Pada kesempatan itu juga perwakilan Kementerian pertanian mengungkapkan proyeksi produksi padi pada 2024 diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan nasional sampai dengan akhir tahun. Sementara itu, produksi jagung diperkirakan juga akan meningkat. Program intensifikasi pertanian dan penggunaan bibit unggul akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pangan serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Sedangkan Badan Pangan Nasional menyoroti beberapa komoditas pangan yang mengalami fluktuasi harga di tingkat produsen dan konsumen. Salah satunya adalah beras dan minyak goreng mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen, sementara cabai dan bawang merah menunjukkan penurunan harga di tingkat produsen.
Meski demikian, proyeksi neraca pangan nasional menunjukkan bahwa stok beras dan jagung masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik hingga akhir tahun, meskipun tantangan seperti perubahan iklim dan alih fungsi lahan tetap perlu diantisipasi.
Selain itu, optimalisasi cadangan pangan pemerintah melalui BUMD pangan menjadi penting untuk stabilisasi pasokan dan harga dari hulu ke hilir.
Pada sesi utama Rakor, para peserta juga membahas penajaman Rancangan Roadmap TPID 2025-2027 yang akan fokus pada integrasi antara mekanisme hulu dan hilir dalam pengendalian inflasi. Roadmap ini diharapkan mampu menjawab tantangan inflasi yang akan datang, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan stabilitas harga di masa mendatang.
Melalui forum ini, Bank Indonesia dan TPID Kalimantan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang akan datang, sehingga mendukung perekonomian Kalimantan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.(Olpah Sari).
