Pemko Banjarmasin Kuatkan SDM ASN Dengan Ilmu Statistik
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terus mendorong penguatan SDM bagi ASN di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu dukungan itu adalah pemahaman dan penguasaan ilmu statistik bagi para ASN.
Hal ini bertujuan agar ke depan para ASN dapat mempraktikkan pembuatan rekomendasi statistik untuk setiap kegiatan statistik yang ada di SKPD.
Terkait itu pula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Rekomendasi Statistik dan Prinsip Satu Data Indonesia di Lingkup Pemerintah Kota, di Aula BKD Diklat, Jalan R.E. Martadinata No. 1 Gedung Blok B Lantai 3 Banjarmasin, Senin, (29/04/2024).
Kegiatan sendiri dibuka langsung Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika, ST, MT didampingi Kepala Bidang Statistik Persandian, Satria Yudha Lesmana. Dalam Bimtek ini juga Pemerintah Kota Banjarmasin menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten, yakni Banna Izzatul Hasanah, S.Tr. Stat (Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Banjarmasin), dan Farida Amina, S.Si, M.Si (Statistisi Ahli Muda).
Bimtek ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dibagi pakaikan, dapat dipertanggungjawabkan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Prinsip Satu Data Indonesia.
Kepala Bidang Statistik Persandian, Satria Yudha Lesmana menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mempraktekkan pembuatan rekomendasi statistik untuk setiap kegiatan statistik yang ada di SKPD.
“Bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang prinsip satu data, khususnya pada aspek standar data dan kode referensi,”ujar Satria Yudha Lesmana.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik, Windiasti Kartika menegaskan, pentingnya data statistik sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Data statistik sektoral yang dikelola dengan baik dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tanpa data yang tepat, sangat besar kemungkinan jalannya pemerintahan tidak mencapai target dengan baik,” tegasnya.
Menurut Windi, persamaan persepsi tentang sebuah data merupakan hal penting dan menjadi suatu keharusan bagi penyelenggara pemerintahan.
“Makanya kita harus menyamakan persepsi tentang sebuah data. Misalnya, kategori miskin itu apa?, Jika tidak ada kesamaan dasar dalam penentuan data, angkanya akan berbeda. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang prinsip satu data Indonesia,” pungkasnya.(Olpah Sari).
