Kalsel Punya Strategi Terbaik Menuju Akses Keuangan inklusif

Banjarmasin – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat konsen memasifkan  inklusi keuangan secara nasional. Demikian pula di Kalimantan Selatan, upaya membuka akses keuangan inklusi pun terus dilakukan.

Merujuk Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ini pula yang mendasari mengapa OJK Regional 9 Kalimantan begitu semangat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal. Adapun akses akan produk, sistem, dan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat perlu menimbang beberapa faktor seperti biaya terjangkau, efektifitas dan efisiensi, serta berkualitas.

Setidaknya langkah ini dilakukan  Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan beserta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dalam memuluskan strategi membuka akses keuangan inklusif di Kalsel.

Dan selama dua hari  (19-20 Pebruari 2024) marathon instansi terkait ini pun menggelar Rapat Koordinasi Daerah guna mendorong akses keuangan inklusif. Kegiatan sendiri dihadiri langsung Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se-Kalsel.

Dalam Rakorda ini, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan Darmansyah menyampaikan kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan dan pentingnya keberlanjutan TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah.

“Realisasi realisasi program kerja TPAKD sampai dengan Tahun 2023 antara lain terdapat 8 TPAKD yang telah melaksanakan program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir yang telah dirasakan setidaknya 4.780 debitur dengan penyaluran dana sebanyak Rp. 47 miliar. Lalu ada pembukaan rekening pelajar secara masif pada 13 Kabupaten dan Kota,” ungkap Darmansyah.

Dia juga membeberkan salah satu realisasi itu adalah satu Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida dengan kegiatan pembukaan QRIS untuk UMKM, rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat. Disamping itu juga ada realisasi kredit program unggulan Kabupaten Balangan, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun

Darmansyah yang juga Dewan Pengarah sekaligus Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kabupaten dan Kota. sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI tersebut dan mendorong agar TPAKD menyusun program kerja tahun 2024 yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tentunya juga sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 sampai tahun 2025, yaitu masyarakat daerah 3T, petani/nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri,”katanya.

Wahyu Pratomo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan dukungan terhadap TPAKD dan urgensi sinergi semua pihak dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan digitalisasi di Kalimantan Selatan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, mengajak seluruh Sekda Kabupaten dan Kota seluruh TPAKD untuk melakukan kerja sama dengan BPD Kalsel dalam melakukan percepatan akses keuangan di daerah.

“Hal ini dilakukan dengan mereplikasi program K/PMR di semua daerah, membuka tabungan pelajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan mengarahkan program TPAKD untuk mengunakan APBD dan APBDes maupun CSR perusahaan,” ujar Roy Rizali Anwar.

Dalam rangkaian kegiatan Rakorda, TPAKD juga menerima Capacity Building mengenai arah strategis TPAKD tahun 2024, evaluasi dan penyusunan rencana program TPAKD, sharing session dari 2 TPAKD di Kalsel yang telah melaksanakan program K/PMR, EKI, dan KEJAR dengan baik, serta konsultasi program TPAKD dan pelaporan SiTPAKD.

Hasil pelaksanaan Rakorda mencakup penyusunan program kerja tahun 2024 dan target pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno masing-masing TPAKD.

“Sinergi TPAKD diharapkan tetap berlanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” harapnya.

Sekedar diketahui Keuangan inklusif adalah suatu konsep yang berfokus pada upaya untuk menyediakan layanan keuangan yang terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang termarginalisasi secara ekonom

Dibentuknya program inklusi keuangan ini adalah untuk menutup kesenjangan akan akses layanan keuangan antara unbanked society (masyarakat yang belum memiliki rekening bank) dengan masyarakat yang telah berhasil mengakses layanan bank.

Peningkatan sistem keuangan yang inklusif diharapkan mampu untuk menutup angka kesenjangan tersebut. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tabungan secara formal, namun inklusi keuangan juga mencakup akses akan produk dan layanan keuangan lainnya, seperti asuransi, dana pensiun, hingga investasi. (Olpah Sari).