PARIWISATA TIDAK CUKUP MODAL RAMAH, MENGAPA PEKERJANYA PERLU SERTIFIKASI?

0
LUDYA SERTIFIKASI PEKERJA WISATA

Oleh: Muhammad Risanta

Percakapan melalui WhatsApp dengan sahabat saya, Made Ludya, Senin kemarin, membawa satu persoalan yang sebenarnya sudah lama menjadi pekerjaan rumah dunia pariwisata Kalimantan Selatan yakni sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata.

Ludya bukan orang yang hanya pandai berbicara tentang pariwisata. Ia salah satu penggiat pariwisata Banua yang cukup aktif mendorong kemajuan sektor ini.

Perempuan muda dan energik ini mengelola resort sekaligus UMKM Center di kawasan Pantai Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu. Setiap hari, ia berhadapan dengan kenyataan bahwa mengelola destinasi wisata membutuhkan lebih dari sekadar pemandangan indah dan keramahan kepada pengunjung.

Ada urusan pelayanan, pengelolaan usaha, kebersihan, keselamatan, pemasaran, sampai kemampuan membaca kebutuhan wisatawan. Semua itu membutuhkan orang-orang yang memahami pekerjaannya.

Ludya baru saja mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Pendirian LSP P1 dan P3 yang digelar Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Dari diskusi kami, ada satu informasi yang menarik perhatian saya. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, menyoroti kesenjangan antara jumlah tenaga kerja pariwisata dan pekerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 3.000 orang. Namun, jumlah yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi masih jauh dari angka tersebut.

Angka ini patut menjadi bahan renungan. Kita sering berbicara tentang potensi pariwisata daerah, mempromosikan pantai, pegunungan, wisata sungai, kuliner, hingga berbagai destinasi unggulan. Namun, seberapa serius kita menyiapkan orang-orang yang setiap hari menjadi bagian dari pelayanan kepada wisatawan?

Saya sendiri tidak menghadiri FGD tersebut karena memang tidak menerima undangan. Padahal, dalam beberapa kegiatan diskusi dan seminar pariwisata yang diselenggarakan instansi ini, saya cukup sering hadir.

Barangkali teman-teman panitia sedang sibuk mempersiapkan acara sehingga nama atau nomor WhatsApp saya terlewat dalam daftar undangan. Hal seperti itu tentu tidak perlu dibesar-besarkan.

Bagi saya, yang lebih penting adalah praktisi dan pelaku pariwisata bisa mengikuti diskusi tersebut. Apalagi, isu yang dibicarakan menyangkut kebutuhan mendasar industri pariwisata kita. Informasi dari Ludya justru membuka ruang bagi saya untuk ikut memikirkan persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas.

 

Foto Ilustrasi – Wisatawan merasa nyaman dan aman saat menikmati keindahan sebuah destinasi wisata. (Foto – Risanta , Model : Nurul & Diana).

Industri pariwisata bekerja melalui manusia

Ada satu hal yang sering luput dari pembicaraan tentang pembangunan pariwisata. Kita begitu bersemangat membicarakan infrastruktur, akses jalan, promosi destinasi, pembangunan resort, dan peningkatan kunjungan wisatawan.

Semua itu memang penting. Namun, wisatawan pada akhirnya akan berhadapan langsung dengan manusia yang memberikan pelayanan.

Wisatawan mungkin datang karena tertarik pada keindahan pantai. Mereka memesan kamar karena melihat foto resort yang menarik.

Mereka memilih sebuah destinasi setelah membaca promosi di media sosial. Tetapi pengalaman selama berada di tempat wisata sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diterima.

Bayangkan seorang wisatawan datang ke sebuah resort di kawasan pantai. Ia disambut dengan pemandangan laut yang indah, tetapi petugas tidak memahami prosedur pelayanan.

Kamar kurang bersih, informasi tidak jelas, keluhan tidak ditangani dengan baik, bahkan petugas tidak mampu memberikan penjelasan sederhana mengenai fasilitas yang tersedia.

Apakah wisatawan akan kembali?

Sebaliknya, sebuah destinasi yang fasilitasnya sederhana bisa meninggalkan kesan baik apabila pengelolanya mampu memberikan pelayanan yang profesional, bersih, aman, dan bersahabat.

Pengalaman semacam ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan langsung dengan citra sebuah destinasi.

Keramahan memang menjadi modal penting masyarakat kita, tetapi keramahan saja tidak cukup. Pekerja pariwisata juga membutuhkan pengetahuan, keterampilan teknis, dan pemahaman terhadap standar profesinya.

Seorang pemandu wisata, misalnya, harus mampu menjelaskan objek yang dikunjungi, memahami karakter wisatawan, mengelola perjalanan, dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

Petugas hotel harus memahami standar pelayanan dan operasional. Pengelola aktivitas wisata minat khusus, seperti pendakian gunung, arung jeram, penyelaman, atau aktivitas petualangan lainnya, menghadapi tanggung jawab yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengunjung.

Kesalahan dalam pelayanan mungkin membuat wisatawan kecewa. Kesalahan dalam aktivitas wisata berisiko tinggi bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa.

Karena itu, kompetensi tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap.

Sertifikat Bukan Sekadar Selembar Kertas

Saya sering melihat ada kesalahpahaman dalam memandang sertifikasi. Sebagian orang menganggap sertifikat hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi ketika melamar pekerjaan, mengikuti tender, atau memenuhi kebutuhan sebuah program pemerintah.

Cara pandang seperti ini perlu diluruskan.

Sertifikat kompetensi seharusnya menjadi bukti bahwa seseorang telah melalui proses pengujian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar kompetensi yang berlaku.

Artinya, ada kemampuan yang diperiksa dan dinilai, bukan sekadar kehadiran dalam pelatihan atau keikutsertaan dalam sebuah kegiatan.

Orang yang sudah lama bekerja di sektor pariwisata belum tentu otomatis menguasai seluruh standar profesinya. Pengalaman memang penting, bahkan sering menjadi modal utama seseorang dalam bekerja. Namun, pengalaman perlu diuji dan disandingkan dengan standar kompetensi yang jelas.

Sebaliknya, orang yang baru memasuki industri pariwisata juga perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar dan membuktikan kemampuannya.

Maka sangat wajar lembaga sertifikasi profesi memiliki peran penting. Keberadaan LSP memungkinkan proses asesmen kompetensi dilaksanakan melalui mekanisme yang terukur oleh asesor yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan.

Kita perlu membedakan antara pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan merupakan proses meningkatkan kemampuan, sedangkan sertifikasi merupakan proses penilaian untuk memastikan seseorang memenuhi standar kompetensi tertentu. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai kegiatan yang sama.

Seseorang bisa mengikuti pelatihan berkali-kali, tetapi tetap harus membuktikan kompetensinya melalui asesmen.

Mengapa Kalimantan Selatan Membutuhkan LSP Sendiri?

Informasi yang disampaikan dalam FGD Dinas Pariwisata Kalsel juga menarik dari sisi kelembagaan.

Selama ini, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata di daerah masih harus bekerja sama dengan LSP dari luar Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap biaya, waktu, dan pengorganisasian kegiatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady, menilai keberadaan LSP P3 di daerah dapat mempercepat proses sertifikasi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Potensi asesor lokal yang sudah tersedia juga dapat dimanfaatkan.

Gagasan ini masuk akal. Daerah dengan jumlah tenaga kerja pariwisata sekitar 3.000 orang membutuhkan akses sertifikasi yang lebih mudah. Tidak seharusnya proses pengakuan kompetensi menjadi sesuatu yang terlalu jauh, mahal, atau sulit dijangkau oleh pekerja di daerah.

Namun, mendirikan LSP tentu tidak cukup dengan membentuk kepengurusan dan menyusun struktur organisasi. Ada persyaratan kelembagaan, skema sertifikasi, asesor, tempat uji kompetensi, tata kelola, serta mekanisme penjaminan mutu yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Jangan sampai kita terlalu bersemangat mendirikan lembaga, tetapi kurang memperhatikan kualitas proses sertifikasinya.

LSP harus dipercaya oleh industri. Sertifikat yang diterbitkan harus memiliki kredibilitas. Proses asesmen harus objektif dan tidak berubah menjadi formalitas untuk membagikan pengakuan kepada peserta.

Saya kira, inilah tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Jangan sampai sertifikasi menjadi proyek tahunan

Ada satu hal yang menurut saya lebih penting untuk dipikirkan. Setelah LSP berdiri, apa yang akan dilakukan?

Pertanyaan ini perlu dijawab sejak awal. Sebab, keberhasilan pendirian lembaga tidak semestinya hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, terbentuknya struktur organisasi, atau jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan dalam satu tahun anggaran.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah kompetensi pekerja pariwisata benar-benar meningkat dan apakah perubahan itu terasa dalam pelayanan kepada wisatawan.

Pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai tenaga kerja pariwisata yang belum tersertifikasi. Pekerjaan apa yang paling banyak membutuhkan pengakuan kompetensi? Berapa jumlah pemandu wisata, pekerja hotel, pengelola destinasi, tenaga kuliner, dan profesi lainnya? Skema sertifikasi mana yang paling dibutuhkan industri?

Data seperti ini akan membantu menentukan prioritas.

Jangan sampai seluruh kegiatan sertifikasi hanya berpusat di Banjarmasin, sementara pekerja pariwisata di Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai, dan daerah lainnya kesulitan mengaksesnya. Potensi asesor lokal semestinya menjadi kekuatan untuk mendekatkan layanan sertifikasi kepada para pekerja.

Pelaku usaha juga harus dilibatkan. Hotel, restoran, resort, biro perjalanan, pengelola destinasi, hingga UMKM pariwisata perlu melihat sertifikasi sebagai investasi terhadap kualitas usaha mereka.

Ada baiknya perusahaan mulai mendorong pekerjanya mengikuti uji kompetensi. Bagi pekerja mandiri dan pelaku UMKM, akses sertifikasi juga perlu dibuka dengan biaya yang masuk akal. Jangan sampai sertifikasi hanya mudah dijangkau oleh pekerja yang berada di perusahaan besar.

Kita juga perlu memberikan ruang kepada generasi muda yang ingin masuk ke industri pariwisata. Mereka membutuhkan jalur peningkatan kompetensi yang jelas agar tidak hanya menjadi tenaga kerja dengan kemampuan seadanya.

Saya membayangkan suatu saat seorang pekerja pariwisata di Pantai Sungai Cuka, Tanah Bumbu, tidak perlu menghadapi kesulitan panjang untuk memperoleh pengakuan kompetensi. Begitu pula pekerja di destinasi wisata lainnya di Kalimantan Selatan. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas profesi.

Made Ludya, melalui pengalamannya mengelola resort dan UMKM Center, tentu memahami bahwa mengembangkan destinasi tidak bisa dikerjakan sendirian. Ada banyak orang yang terlibat dan setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap pengalaman wisatawan.

Saya percaya, destinasi yang baik membutuhkan pekerja yang memahami profesinya. Sertifikasi menjadi salah satu jalan untuk memastikan kemampuan itu dapat diuji dan diakui.

Sebab, wisatawan mungkin datang karena tertarik pada keindahan sebuah tempat. Namun, keputusan mereka untuk kembali sering kali ditentukan oleh pengalaman bersama orang-orang yang melayaninya.

Pariwisata boleh menjual keindahan alam, tetapi kualitas manusianya yang menentukan reputasi sebuah destinasi.

Penulis adalah Jurnalis Senior Transmedia Grup / CNN Indonesia, Akademisi, dan Ahli Pers Dewan Pers.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!