MORALITAS DAN KEKUASAAN DI ZAMAN EDAN

0
LUKMAN DAN MAHASISWA

Penulis (jas hitam dan kaos biru muda) bersama mahasiswa usai perkuliahan. (Foto - Dok Pribadi).

Membaca Politik Indonesia Menuju 2029 dalam Perspektif Filsafat

Oleh: Dr. H. Lukman Fadlun

Demokrasi tidak selalu kehilangan makna ketika pemilihan umum gagal diselenggarakan.

Demokrasi justru dapat mengalami kemunduran ketika pemilu berlangsung secara rutin, pergantian kekuasaan berjalan sesuai prosedur, tetapi nilai moral, keadilan, dan kepentingan rakyat semakin terpinggirkan.

Menjelang Pemilu 2029, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar tentang arah kehidupan politiknya.

Apakah kekuasaan masih dipahami sebagai amanah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, atau semakin diperlakukan sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh, memperluas kepentingan kelompok, dan membangun privilese politik?

Ungkapan zaman edan yang dikenal dalam khazanah pemikiran Jawa terasa relevan sebagai metafora untuk menggambarkan situasi ketika ukuran benar dan salah menjadi kabur, kepentingan mengalahkan prinsip, popularitas mengungguli kapasitas, dan kemenangan lebih dihargai daripada integritas.

Namun, mengkritik keadaan tidak cukup dengan melontarkan kekecewaan.

Kita memerlukan perangkat berpikir yang mampu menjelaskan mengapa kekuasaan dapat menyimpang, bagaimana demokrasi kehilangan substansinya, serta nilai apa yang harus dikembalikan dalam kehidupan bernegara.

Filsafat Barat dan Islam menawarkan sejumlah pemikiran penting untuk membaca persoalan tersebut.

Pemikiran Immanuel Kant, John Locke, Niccolò Machiavelli, Bertrand Russell, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Arabi, hingga Al-Ghazali memberikan perspektif berbeda mengenai hubungan antara kekuasaan, akal, moralitas, dan tanggung jawab manusia.

Dari pemikiran mereka, kita dapat membangun satu pertanyaan besar  bagaimana menjadikan kekuasaan tetap tunduk pada moralitas?

Kekuasaan, Antara Legalitas dan Legitimasi Moral

Kekuasaan merupakan instrumen yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bersama.

Tanpa kekuasaan yang terorganisasi, negara akan kesulitan menegakkan hukum, menjaga ketertiban, melindungi hak warga negara, dan mendistribusikan kesejahteraan.

Namun, kekuasaan selalu menyimpan potensi penyimpangan. Ketika jabatan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, kepentingan publik dapat kehilangan tempatnya.

Karena itu, kekuasaan harus memenuhi dua dimensi penting, yakni legalitas dan legitimasi moral.

Legalitas memastikan bahwa kekuasaan diperoleh dan dijalankan berdasarkan hukum. Sementara legitimasi moral berkaitan dengan kepatutan, keadilan, integritas, dan tanggung jawab dalam menggunakan kewenangan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan yang legal belum tentu dijalankan secara adil. Sebaliknya, niat baik tanpa kepatuhan terhadap hukum juga dapat membuka ruang bagi kesewenang-wenangan.

Dalam demokrasi, kemenangan pemilu memberikan mandat untuk memerintah, tetapi mandat tersebut bukan cek kosong untuk menggunakan kekuasaan tanpa batas.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya bertanya apakah tindakannya dibenarkan oleh aturan. Ia juga harus bertanya apakah keputusan tersebut adil, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kant dan Locke: Rakyat Bukan Alat Kekuasaan

Immanuel Kant memberikan dasar moral yang penting melalui gagasannya tentang martabat manusia. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai kepentingan orang lain.

Dalam kehidupan politik, pemikiran ini memiliki konsekuensi besar. Rakyat tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik dalam survei, objek kampanye, atau kumpulan suara yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak untuk menentukan masa depannya.

Kant juga mengajarkan pentingnya prinsip moral yang dapat berlaku secara universal.

Sebuah tindakan tidak dapat dibenarkan hanya karena menguntungkan pelakunya. Jika suatu tindakan dianggap benar, prinsip yang mendasarinya harus dapat diterapkan secara konsisten kepada semua orang.

Dalam politik, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menguji perilaku elite. Jika penyalahgunaan kewenangan, manipulasi informasi, atau pengabaian etika dianggap dapat dibenarkan demi kemenangan, apakah kita bersedia menerima tindakan yang sama ketika dilakukan oleh kelompok politik yang berbeda?

Sementara itu, John Locke menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan bersumber dari persetujuan rakyat. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia, bukan untuk menguasai kehidupan masyarakat secara sewenang-wenang.

Kekuasaan, dalam pandangan Locke, harus dibatasi oleh hukum. Pemerintah yang mengabaikan tujuan pembentukannya dapat kehilangan dasar legitimasi untuk menjalankan kewenangan.

Pemikiran Kant dan Locke memberikan dua ukuran penting bagi demokrasi Indonesia: penghormatan terhadap martabat manusia dan pembatasan kekuasaan melalui hukum.

Keduanya mengingatkan bahwa jabatan publik bukan hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang harus terus diuji melalui tindakan dan kebijakan.

Machiavelli: Realisme Politik Tidak Harus Menghilangkan Etika

Niccolò Machiavelli sering ditempatkan sebagai pemikir yang memisahkan politik dari moralitas. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas pemikirannya.

Melalui The Prince, Machiavelli berusaha memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam kenyataan politik yang penuh persaingan, konflik, ketidakpastian, dan perubahan kepentingan.

Ia memberikan perhatian besar terhadap kemampuan pemimpin membaca situasi, membangun koalisi, mengambil keputusan, dan mempertahankan stabilitas negara.

Dalam politik modern, pemikiran tersebut masih dapat digunakan untuk memahami strategi kekuasaan, komunikasi politik, konsolidasi pemerintahan, dan hubungan antarkelompok kepentingan.

Namun, realisme politik tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi segala cara.

Strategi politik memang diperlukan. Koalisi juga merupakan bagian dari praktik demokrasi. Akan tetapi, keduanya harus tetap berada dalam batas konstitusi dan etika publik.

Stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik. Kepentingan pemerintahan tidak boleh mengalahkan independensi lembaga negara. Kemenangan politik juga tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan masyarakat.

Machiavelli membantu kita memahami bagaimana kekuasaan bekerja, sedangkan Kant dan Locke memberikan dasar untuk menilai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Politik membutuhkan kecakapan membaca realitas, tetapi kecakapan itu harus disertai tanggung jawab moral.

Bertrand Russell dan Krisis Rasionalitas Demokrasi Digital

Persoalan demokrasi tidak hanya terletak pada perilaku elite. Kualitas masyarakat dalam menggunakan akal sehat juga menentukan arah kehidupan politik.

Pemikiran Bertrand Russell mengenai rasionalitas, kebebasan berpikir, dan pentingnya sikap kritis menjadi relevan ketika ruang publik semakin dipengaruhi teknologi digital.

Media sosial telah memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, manipulasi persepsi, polarisasi, dan penyebaran informasi tanpa verifikasi.

Dalam situasi seperti ini, kebenaran sering kali kalah cepat dibandingkan informasi yang menarik perhatian.

Masyarakat dapat terjebak dalam kelompok informasi yang hanya memperkuat keyakinannya sendiri. Kritik terhadap tokoh politik dianggap sebagai serangan pribadi, sedangkan informasi yang menguntungkan kelompok sendiri diterima tanpa pemeriksaan.

Demokrasi akhirnya berisiko berubah menjadi pertarungan emosi dan persepsi, bukan ruang pertukaran gagasan yang rasional.

Karena itu, pendidikan politik harus berjalan bersama pendidikan literasi informasi.

Masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan fakta dari opini, kritik dari fitnah, argumentasi dari propaganda, serta program kerja dari pencitraan.

Kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi membutuhkan pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan masyarakat yang mampu menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab.

Filsafat Islam: Akal, Amanah, dan Pengendalian Diri

Tradisi filsafat Islam memberikan dimensi spiritual sekaligus rasional dalam memahami kekuasaan.

Ibnu Sina menempatkan kesempurnaan akal dan pembentukan kebajikan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Kecerdasan tidak cukup apabila tidak diarahkan untuk mencapai kebaikan.

Ibnu Rusyd memberikan penekanan pada rasionalitas, argumentasi, dan penggunaan akal dalam memahami persoalan. Dalam kehidupan publik, pemikirannya mengingatkan bahwa keputusan tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan sentimen, prasangka, atau kepentingan sesaat.

Ibnu Arabi memberikan perhatian pada dimensi kesadaran batin dan pengenalan diri. Kekuasaan yang tidak disertai kesadaran spiritual berisiko melahirkan kesombongan dan perasaan bahwa seseorang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada manusia lainnya.

Al-Ghazali, melalui pemikirannya mengenai hubungan agama, akhlak, dan kehidupan sosial-politik, menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan. Jabatan harus dijalankan dengan amanah, bukan dijadikan sarana memenuhi ambisi pribadi.

Sementara itu, pemikiran Abdul Qadir al-Jailani dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penekanan pada pengendalian hawa nafsu, pembentukan akhlak, dan tanggung jawab manusia terhadap perbuatannya.

Jika seluruh pemikiran tersebut dibaca dalam konteks politik, terdapat satu pesan yang dapat ditarik: kecerdasan harus disertai kebajikan, kekuasaan harus disertai amanah, dan ambisi harus dikendalikan oleh moralitas.

Namun, kita juga tidak boleh menggantungkan masa depan negara hanya pada kebajikan pribadi seorang pemimpin.

Moralitas individu harus diperkuat dengan sistem hukum, pengawasan kelembagaan, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Pemimpin yang baik membutuhkan sistem yang baik. Sebaliknya, sistem yang baik harus mampu membatasi penyimpangan sekalipun dijalankan oleh orang yang tidak memiliki integritas memadai.

Demokrasi Indonesia Menuju 2029: Tiga Ujian Besar

Memasuki tahapan politik menuju Pemilu 2029, Indonesia menghadapi sejumlah persoalan yang perlu dijawab melalui pembenahan demokrasi.

Pertama, politik figur dan kualitas gagasan.

Popularitas merupakan bagian dari kompetisi politik, tetapi popularitas tidak otomatis menunjukkan kapasitas kepemimpinan.

Pemilih perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai rekam jejak, kemampuan mengelola pemerintahan, integritas, serta program yang ditawarkan oleh setiap calon.

Politik seharusnya tidak hanya mempertandingkan kemampuan membangun citra. Ia harus memberikan ruang bagi perdebatan gagasan dan solusi terhadap persoalan masyarakat.

Kedua, pembatasan dan pengawasan kekuasaan.

Kemenangan pemilu memberikan mandat pemerintahan, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk tunduk pada konstitusi.

Independensi lembaga negara, kebebasan pers, transparansi kebijakan, pengawasan parlemen, serta partisipasi masyarakat harus tetap dijaga.

Demokrasi akan kehilangan keseimbangannya apabila kekuasaan eksekutif terlalu dominan dan mekanisme pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketiga, keadilan sosial sebagai tujuan politik.

Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik, pembangunan fisik, atau pertumbuhan ekonomi semata.

Masyarakat juga harus merasakan perbaikan dalam akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan dapat menyisakan ketimpangan. Pembangunan yang tidak memperhatikan kelompok rentan juga berpotensi memperlebar jarak sosial.

Karena itu, keadilan sosial harus menjadi ukuran utama keberhasilan demokrasi, bukan sekadar bagian dari pidato politik.

Salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam demokrasi Indonesia adalah hubungan antara keluarga, kekuasaan, dan kesempatan politik.

Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Seseorang tidak otomatis kehilangan hak politik hanya karena berasal dari keluarga pejabat.

Namun, persoalan dinasti politik perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar hubungan darah.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan menciptakan keuntungan yang tidak semestinya? Apakah terdapat konflik kepentingan? Apakah sumber daya negara digunakan untuk kepentingan keluarga? Apakah proses rekrutmen dan kompetisi politik berlangsung secara adil?

Demokrasi memang tidak boleh melarang seseorang berpolitik karena latar belakang keluarganya. Tetapi demokrasi juga tidak boleh membiarkan hubungan kekuasaan menjadi sumber privilese yang menutup kesempatan warga lainnya.

Di sinilah prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan harus benar-benar dijalankan.

Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar. Kaderisasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas organisasi. Partai harus menjadi ruang pendidikan kepemimpinan yang terbuka, kompetitif, dan berorientasi pada kapasitas.

Kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh siapa keluarga seorang calon, melainkan oleh keadilan proses, integritas, dan kemampuan menjalankan amanah publik.

Pancasila sebagai Sintesis Moral Kekuasaan

Indonesia memiliki landasan filosofis yang dapat mempertemukan berbagai pemikiran tersebut, yakni Pancasila.

Pemikiran Kant mengenai martabat manusia memiliki titik temu dengan Sila Kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pemikiran Locke mengenai pembatasan kekuasaan dan persetujuan rakyat dapat dibaca dalam semangat Sila Keempat tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Pemikiran Russell mengenai rasionalitas dan kebebasan berpikir memperkuat pentingnya musyawarah yang didasarkan pada argumentasi, bukan sekadar dominasi suara.

Sementara itu, tradisi filsafat Islam mengenai amanah, keadilan, dan pengendalian diri memiliki kesesuaian nilai dengan sila Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial.

Pancasila memberikan arah moral bagi penyelenggaraan negara. Ketuhanan menjadi landasan etika, Kemanusiaan menegaskan martabat manusia, Persatuan menjaga keutuhan bangsa, Kerakyatan menjadi dasar pengambilan keputusan, dan Keadilan Sosial menjadi tujuan kehidupan bernegara.

Dengan demikian, Pancasila tidak seharusnya berhenti sebagai simbol ideologi atau hafalan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pancasila harus hadir dalam perilaku pejabat, proses pengambilan kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan hubungan negara dengan masyarakat.

Seorang pemimpin yang mengaku berpegang pada Pancasila harus mampu memperlihatkan nilai-nilai tersebut melalui tindakan nyata.

Menjadikan Moralitas sebagai Ukuran Kinerja Politik

Moralitas politik tidak boleh berhenti sebagai jargon kampanye atau nasihat yang disampaikan menjelang pemilihan umum.

Moralitas harus diterjemahkan menjadi mekanisme yang dapat diukur dan diawasi.

Ada beberapa langkah yang dapat dikembangkan.

Pertama, membangun kontrak moral publik yang memuat komitmen calon pemimpin terhadap integritas, transparansi, antikorupsi, perlindungan hak warga negara, dan pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, memperkuat indeks akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Masyarakat harus memperoleh akses terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran, proses pengadaan, capaian program, serta hasil kebijakan publik.

Ketiga, memperkuat pendidikan politik berbasis filsafat, etika, dan kewargaan. Pendidikan politik tidak boleh hanya mengajarkan cara memilih, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat memahami kekuasaan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Keempat, memperkuat independensi lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Moralitas pejabat tidak boleh hanya bergantung pada pengakuan atau janji pribadi. Harus ada sistem yang memungkinkan setiap penyimpangan diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Kelima, memberikan ruang yang sehat bagi pers dan masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi demokrasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, moralitas tidak lagi menjadi urusan pribadi semata, tetapi menjadi bagian dari tata kelola kekuasaan.

Penutup: Kekuasaan Harus Tunduk pada Moralitas

Pemilu 2029 bukan sekadar kontestasi untuk memperebutkan jabatan politik. Ia merupakan ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia dan kemampuan bangsa ini menjaga keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan moralitas.

Machiavelli mengingatkan kita bahwa politik memiliki realitas dan kepentingan yang tidak sederhana. Kant mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Locke menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan. Russell mengingatkan masyarakat agar tidak kehilangan rasionalitas. Sementara tradisi filsafat Islam mengajarkan pentingnya akal, amanah, keadilan, dan pengendalian diri.

Seluruh pemikiran tersebut memberikan pelajaran bahwa kekuasaan tidak cukup dijalankan dengan kecakapan politik. Ia membutuhkan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap keputusan dan tindakan.

Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas, hukum yang ditegakkan secara adil, lembaga negara yang independen, partai politik yang menjalankan kaderisasi, pers yang bebas, serta masyarakat yang kritis.

Ukuran keberhasilan politik bukan semata-mata siapa yang memenangkan pemilu atau berapa lama seseorang mempertahankan kekuasaan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana mandat rakyat diterjemahkan menjadi keadilan, pelayanan publik, kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang lebih baik.

Jangan sampai kita memiliki demokrasi yang ramai dalam pemilu, tetapi miskin dalam keadilan. Jangan sampai negara semakin kuat secara kelembagaan, tetapi masyarakat justru semakin jauh dari kesejahteraan. Jangan pula kekuasaan semakin besar, sementara tanggung jawab moral semakin kecil.

Dalam konteks inilah ungkapan zaman edan perlu dijadikan peringatan, bukan alasan untuk menyerah pada keadaan. Ketika moralitas melemah, masyarakat justru harus memperkuat akal sehat, keberanian bersikap, dan komitmen terhadap kebenaran.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting menuju 2029 bukan sekadar siapa yang akan berkuasa, melainkan untuk apa kekuasaan digunakan dan kepada siapa ia dipertanggungjawabkan.

Jika kekuasaan dijalankan dengan amanah, hukum ditegakkan dengan keadilan, dan pembangunan diarahkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat, cita-cita Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan sekadar ungkapan religius, melainkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diperjuangkan bersama.

Salam Akal Waras.

Penulis adalah Dosen Luar Biasa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!