Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Diprediksi Cukup Kuat

Kabar baik datang dari Diseminasi Laporan Perekonomian dan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan 2024. Dalam kegiatan yang membawa tema “Empowering Kalimantan’s Economy Through Green Initiatives: Combating Climate Change and Its Impact,”dipastikan pertumbuhan ekonomi Kalsel diperkirakan masih cukup kuat dengan inflasi yang terjaga.

Analisa ini mengemuka mengingat tahun 2024 ekonomi diperkirakan tumbuh 4,2%-5,0% (yoy) dan tahun 2025 sebesar 4,1%-4,9% (yoy), sementara inflasi akan terjaga pada rentang sasaran 2+1%.

Namun demikian, prospek perekonomian Kalsel menghadapi risiko atas menurunnya permintaan negara mitra dagang utama terhadap komoditas pertambangan Kalsel. Hal tersebut meningkatkan urgensi transformasi ekonomi Kalsel menuju perekonomian yang berkelanjutan dan berdayatahan.

Pada pertemuan yang melibatkan sejumlah stakeholder ini juga, dirilis pula bagaimana tubuh perekonomian Indonesia. Seperti yang disampaikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan, ternyata triwulan II tahun 2024, perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh 4,81% year-on-year (yoy), sedikit melambat dibandingkan Triwulan I yang mencapai 4,96%. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut telah kembali pada path sebelum pandemi COVID-19. Sumber pertumbuhan masih didominasi oleh sektor pertambangan (24%), pertanian (14%).

“Sedangkan Kontribusi kedua sektor ini terhadap perekonomian Kalsel relatif tidak berubah dalam lima tahun terakhir. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan (48,6%), “ terang Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fajar Majardi.

Disebutkannya Inflasi Kalsel pada September 2024 mencapai 1,98%  year on year (yoy) berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 + 1% , yang sejalan dengan kolaborasi pengendalian harga dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Di sisi lain, sampai dengan triwulan II 2024 pembiayaan daerah masih positif, simpanan masyarakat di bank masih tinggi, kredit masih tumbuh solid dengan dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah. Adopsi instrumen pembayaran digital melalui QRIS juga meningkat pesat, dengan jumlah merchant mencapai 370,20 ribu, terutama di Banjarmasin.

Fajar Majardi menggarisbawahi perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi, serta kesadaran kolektif terhadap perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi menjelaskan kinerja APBN 2024 hingga Agustus 2024 menunjukkan pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp13,45 triliun atau 59,27% dari target. Meski demikian, pendapatan negara mengalami penurunan 17,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2023, akibat kontraksi penerimaan PPh Non-Migas dan PPN. Di sisi belanja, belanja negara terealisasi cukup baik, mencapai Rp24,79 triliun atau 64,00% dari pagu, meningkat 29,97% dibandingkan tahun lalu.

Tak hanya itu Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp5,67 triliun, naik 14,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp19,12 triliun atau tumbuh 35,26%. Akselerasi belanja, khususnya di bidang belanja modal, menjadi penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“Kinerja APBD Kalimantan Selatan juga mencatat hasil positif. Hingga 31 Agustus 2024, pendapatan daerah mencapai Rp26,52 triliun atau 66,16% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 18,76% (yoy), didorong oleh kontribusi pajak daerah sebesar Rp3,37 triliun. Namun, tantangan masih ada, terutama pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mengalami penurunan 65,34%.,” jelasnya lagi.

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai Rp21,51 triliun atau 48,74% dari pagu, dengan belanja operasi mendominasi (65,70% dari total belanja). Beberapa kabupaten, seperti Batola, mencatat realisasi belanja modal yang tinggi, yakni sebesar 78,36%, berkat akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah.

Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi, menyatakan bahwa akselerasi belanja, khususnya di bidang belanja modal, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Dengan optimalisasi belanja negara dan belanja daerah, kami berharap infrastruktur dapat lebih kuat mendukung perkembangan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas SDM,” katanya.

Syafriadi juga menekankan pentingnya percepatan belanja modal untuk mendukung proyek infrastruktur dan menggerakkan perekonomian lokal. (Olpah Sari).