Penghargaan Terbaik Banjarmasin Penghujung Jabatan Ibnu Sina
Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menerima penghargaan predikat Level 3 dalam capaian kematangan UKPBJ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang diserahkan langsung Plh. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan .
Penghujung jabatan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Banjarmasin terus mendapat apresiasi penghargaan di level nasional. Prestasi ini pun semakin melengkapi deretan panjang empat ratus penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam dua dekade terakhir ini.
Penghargaan ini pun semakin mengokohkan dominasi pemerintahan Ibnu Sina dan Arifin yang berdedikasi kuat memberikan yang terbaik untuk daerah. Terlebih sejumlah program kerja dan pembangunan berorientasi memudahkan pelayanan, sebagai kota dengan konsep berbasis Smart City.
Dan penghargaan itu kembali diberikan Pemerintah Pusat, terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berhasil meraih predikat Level 3 dalam capaian kematangan UKPBJ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bersama 10 UKPBJ lainnya yang dinilai memenuhi 9 dari 9 variabel (UKPBJ Proaktif) se Kalsel.
Penghargaan terbaik sehari setelah hari kelahiran Kota Banjarmasin, diterima langsung Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina yang diserahkan langsung oleh Plh. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan di Jayakarta Hotel, Jakarta, Rabu (25/09/2024).
“Alhamdulillah Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Kota Banjarmasin meraih Predikat Level 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Proaktif serta penghargaan Kalsel Government Procurement Award kategori Baik,” ujar Ibnu Sina disela-sela prosesi penyerahan penghargaan.
Wali Kota Banjarmasin dua periode ini menegaskan penghargaan ini juga sebagai sebuah garansi bahwa seluruh aspek pengadaan barang dan jasa di Banjarmasin, itu memenuhi kriteria standar.
Sekedar diketahui Level 3 Proaktif merupakan standar minimum yang harus dimiliki oleh UKPBJ. Pada level ini, UKPBJ harus memiliki, Tata kelola yang profesional, Organisasi yang adaptif, Pembelajaran yang berkelanjutan, Kolaborasi dengan stakeholder.
LKPP sebagai instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ.
Prosesi penyerahan penghargaan sendiri bagi Pemerintah Kota Banjarmasin digelar di waktu bersamaan dengan rapat koordinasi daerah (Rakorda) UKPBJ Provinsi, Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan yang dijadwalkan selama 2 hari di Jakarta.
Terkait itu pula Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga menganugerahi 8 (delapan) Kabupaten dan kota atas Pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2023 Kalimantan Selatan Government Procurement Award dengan Predikat BAIK meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong
Prosesi pemberian penghargaan juga diserahkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadin.
Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan, saat membuka Rakorda mengatakan acara ini dinilai penting sebagai bagian dari perbaikan, pembenahan serta inovasi guna meningkatkan kualitas dan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih baik di instansi masing-masing. Hal ini diharapkan dapat mendorong UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
LKPP terus berkomitmen untuk terus melakukan pembaruan dan peningkatan sistem guna menghadapi tantangan yang terus berkembang dalam dunia teknologi dan tata kelola pemerintahan. Peran serta aktif dari semua pihak, termasuk K/L/PD, diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem clearing house pengadaan, sehingga langkah ini dapat mendorong Indonesia untuk memperkuat fondasi sistem pengadaan barang/jasa yang lebih baik.(Ridzky Husna).
