Wartawan Diminta Mundur Jika Jadi Tim Sukses
Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu saat berbicara dalam Rapat Evaluasi kehumasan jajaran Bawaslu Kabupaten-Kota se-Kalsel dan media massa, di salah satu hotel berbintang di Banjamasin, Minggu (25/08/2024).
Dewan Pers mengingatkan pentingnya jurnalis dan media menjaga independensi menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. Hal ini dimaksudkan agar pers bisa bersikap netral dan tidak hanya menyuarakan aspirasi kelompok tertentu saja.
Karenanya Dewan Pers meminta wartawan yang terlibat politik praktis, termasuk menjadi calon maupun tim sukses pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, mundur atau non aktif sebagai wartawan.
“Wartawan yang terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam Pilkada 2024, harus berhenti sementara dari profesinya sebagai wartawan atau mundur. Mereka perlu nonaktif dulu dari aktivitasnya di dunia jurnalistik,” tegas Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, saat berbicara dalam Rapat Evaluasi kehumasan jajaran Bawaslu Kabupaten-Kota se-Kalsel dan media massa, di salah satu hotel berbintang di Banjamasin, Minggu (25/08/2024).
Lebih Jauh Ninik Rahayu mengatakan ketika ada perhelatan seperti Pemilu maupun Pilkada semestinya semestinya wartawan juga menjadi wasit dalam kontestasi politik. Karena wartawan adalah sebuah profesi dan bukanlah bagian tim sukses dari kekuatan politik atau tokoh yang maju dalam pilkada, maupun pemilihan legislatif serta Pilpres.
Ia justru berpandangan, semestinya wartawan juga menjadi wasit dalam kontestasi politik. Bila ada wartawan yang yang terlibat dalam kontestasi politik, ia minta agar sebaiknya cuti lebih dulu.
“Lebih terhormat lagi jika wartawan tersebut mengundurkan diri,” tegasnya lagi.
Dalam pandangan Ninik menyebutkan wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Karennya ketika wartawan menjadi caleg atau calon kepala daerah, maka secara otomatis wartawan itu bukan lagi bekerja untuk kepentingan publik. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan ideologi dan visi seorang wartawan.
Demikian pula dengan sebuah media yang mendukung calon dan pasangan tertentu, sebaiknya media tersebut terbuka menyampaikan kepada publik. Sehingga masyarakat luas mengetahui bahwa media tesebut mendukung calon tertentu.
“Harus diumumkan ke publik medianya mendukung calon atau pasangan tertentu.Tentu ini tidak membuat publik atau masyarakat bertanya-tanya, kenapa media itu media ini pemberitaannya cenderung kepada salah satu pihak tertentu saja,” katanya.
Kegiatan Rapat Evaluasi Kehumasan Jajaran Bawaslu Kabupaten-kota se-Kalsel dan media massa, diharapkan memberikan pencerahan dan wawasan kepada kedua lembaga ini. Disamping itu untuk memahamkan satu pandangan terkait menciptakan pemilu yang baik dan berkualitas serta bermartabat.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya K Putra, menjelaskan kegiatan Rapat Evaluasi kehumasan jajaran Bawaslu Kabupaten-Kota se-Kalsel dan media massa adalah salah satu meningkatkan hubungan baik Bawaslu dan media massa, disamping mendorong peningkatan kapasitas SDM lembaga mereka dan wartawan di Kalsel.
“Kami sangat mengapresiasi dengan kawan-kawan wartawan dan media, dalam partisipasi pada kegiatan ini. Harapannya kita punya pandangan dalam perspektif yang sama bagaimana menciptakan pemilu yang baik, berkualitas dan bermartabat. Peran media sangat penting untuk menjaga Indonesia yang semakin baik,” katanya.
Rapat Evaluasi kehumasan jajaran Bawaslu Kabupaten-Kota se-Kalsel dan media massa menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, seperti Pers Ninik Rahayu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow, Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin, dan Taufik, Kepala Biro Antara Kalimantan Selatan serta Analisa, anggota KPID Kalsel. (M.Irfani)
