Kabar Baik, Guru dan Nakes Tetap Prioritas Penerimaan CPNS-PPPK

0

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,Galuh Tantri Narindra, saat berbicara di acara Coffee Talk yang digelar Kominfo Kalsel..

Para tenaga kerja di bidang pendidikan terutama guru dan tenaga kesehatan (Nakes)tak perlu resah, karena pemerintah tetap memberikan prioritas untuk diterima dalam Seleksi Penerimaan CPNS atau CASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dilansir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),  pemerintah telah menetapkan persetujuan formasi pada delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.

Sedangkan pendaftaran CPNS non-sekolah kedinasan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, rencananya dibuka bulan Juni atau Juli 2024.

Sekedar diketahui untuk jalur sekolah kedinasan melalui SSCASN BKN, pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 15 Mei 2024.Sedangkan masa habis pendaftaran adalah 13 Juni 2024.

Selain itu disebutkan untuk penerimaan CPNS atau CASN tahun 2024, kouta yang terbuka adalah 2, 3 juta orang.Formasi yang dibutuhkan terdiri dari 690 ribu formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 1,6 juta formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Dari formasi CPNS, 225 ribu khusus untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara formasi PPPK fokus pada penyelesaian masalah tenaga honor.

Bagaimana dengan Kalimantan Selatan ? Peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan calon tenaga kerja ?. Dalam Coffee Talk dengan tema “Menakar Peluang CPNS dan P3K 2024 di Kalsel”, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah, kepada awak media, menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalsel sudah mengusulkan jumlah yang bakal dimasukkan dalam Penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024.

Menurutnya yang diusulkan tersebut yakni 125 CPNS tenaga teknis dan 1.493 untuk PPPK. Dari total 1.493 PPPK  tersebut,1.000 formasi dialokasikan untuk tenaga guru, 175 tenaga kesehatan, serta 318 tenaga teknis.

“Berdasarkan usulan maka ada CPNS yang akan didistribusikan ke Inspektorat dan Satpol PP Kalsel, sesuai dengan kebutuhan,” terang Dinansyah.

 

Foto Ilustrasi ASN (Foto-Dok Diskominfotik Banjarmasin).

Meskipun usulan mereka diterima pihak Kementerian PAN RB, dia mengaku sebelumnya beberapa usulan sempat berkurang dari jumlah yang disodorkan. Meskipun begitu mereka berusaha menyakinkan Kementerian tersebut, namun karena wewenangnnya ada di pusat pihaknya tak bisa berbuat banyak.

“Namun yang pasti, kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelamar kerja dan mempersiapkan diri dengan baik,” pesannya lagi.

Di satu sisi menurut Dinansyah jadwal tes CPNS dan PPPK Kalsel masih menunggu arahan atau juknis dari pusat. Namun jika tak ada aral diprediksikan akan digulirkan bulan Juli atau Agustus 2024.

Dinan pun meminta calon pelamar untuk bisa mempersiapkan segalanya dengan baik. Karena materi-materi test tidak berbeda dengan tahun -tahun sebelumnya.

“Ada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP).Selanjutnya ada pula Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pada materi ini tes SKB berbeda-beda tergantung pada instansi dan jabatan yang dilamar“Umumnya meliputi tes pengetahuan bidang yang dilamar, tes psikotes, dan tes fisik,”tambahnya lagi.

 

Foto Ilustrasi- Aktivitas ASN yang membutuhkan skill dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. (Foto-Dok Diskominfotik Banjarmasin).

Terkait dengan 10 ribu tenaga kerja yang berstatus bukan aparatur sipil negara atau honorer, Pemerintah Provinsi Kalsel sendiri menetapkan kebijakan tidak memberhentikan. Meskipun regulasi di Kementerian PAN RB ada disebutkan untuk menghapus status kepegawaian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan tidak akan memberhentikan sebanyak 10.000 pegawai yang berstatus bukan aparatur sipil negara (non ASN) ,meskipun ada regulasi pemerintah yang akan menghapus status pegawai honorer di lingkup pemerintah pusat dan daerah.

“Insya Allah, kami menjamin kawan-kawan non ASN atau honorer yang sudah lama bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan tetap bekerja. Tetapi yang sudah terdata di BKN atau Badan Kepegawaian Negara ya, terhitung yang masuk database tahun 2022 kemarin ya,” sebut Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saat berdiskusi dengan para wartawan di acara Coffee Talk yang digelar Kominfo Kalsel.(Olpah Sari).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!