Rakornas P2DD Barometer Banjarmasin Evaluasi Tata Keuangan Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), diharapkan menjadi barometer Banjarmasin dalam mengevaluasi Tata Keuangan Daerah.Karenanya Pemerintah Kota Banjarmasin terus bergerak dalam upaya percepatan perluasan digitalisasi.
Keseriusan itu terlihat saat Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menghadiridengan tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selasa (03/10/2023).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin secara daring, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto serta tamu undangan Rakornas lainnya.
“Ini kan rapat koordinasi Nasional ya tentang P2DD yaitu masalah percepatan perluasan digital, digitalisasi daerah tahun 2023, setelah dibuka tadi sudah disampaikan narasumber oleh beberapa para Menteri dan menko juga menteri Airlangga, ibu Sri Mulyani dari sekjen Mendagri juga, terus ada dapat masukan, amanat dari Wakil Presiden Indonesia,” kata H Arifin Noor, disela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Jakarta.
Pemko Banjarmasin sendiri sebut Arifin Noor berkaca dari banyaknya arahan yang diberikan dalam Rakornas P2DD sendiri menjadikan ini sebagai acuan dalam upaya percepatan perluasan digitalisasi.Dia berharap bisa merealisasikan bersama jajaran terkait di Banjarmasin.
“hingga saat ini digitalisasi kota Banjarmasin sudah merambah pada sistem QRIS dan sejumlah pelayanan SKPD.Ini yang kita inginkan tentu harus kita evaluasi juga, nanti kita evaluasi apa yang masih kurang, untuk bisa kita seluruh sistem yang ada kita pakai digitalisasi,” sebutnya.
Wapres RI H Ma’aruf Amin mengungkapkan Rapat koordinasi Nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2023 itu menaruh harapan besar pada implementasi Digitalisasi ekosistem keuangan daerah untuk mendukung terbangunnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Apalagi kata Wapres, di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indikator ekonomi Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan prospek yang baik, Perekonomian nasional tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut.
“Namun dalam menjaga momentum menuju Indonesia maju, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 sampai 7%. Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin.
Ia melanjutkan, Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini, termasuk pemerintah daerah di sinilah dibutuhkan peran aktif seluruh pimpinan daerah selaku ketua tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD)
Menurutnya, Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, Transparansi akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah serta pelayanan publik. Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan bahkan lompatan, kinerja pembangunan daerah apresiasi saya sampaikan atas capaian hasil dari pemanfaatan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi ini adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi,” begitu pesan Ma’ruf Amin. (Ridzky Husna).
