Wapres: PSR Jadi Kunci Ketahanan Pangan – Energi Masa Depan
Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk sebuah percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ma’ruf Amin menyebutkan peningkatan populasi dunia seiring dengan pertumbuhan kebutuhan terhadap produk berbahan dasar kelapa sawit di tengah ancaman pemanasan global menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri kelapa sawit Indonesia. Untuk itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya minta Kementerian dan Lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan untuk percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat” ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin. pada Pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) 2023- 2028 di Istana Wakil Presiden, Rabu (12/04/2023).
Ma’ruf Amin juga menegaskan pentingnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia telah dijalankan dengan tata kelola yang berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Lebih jauh Wakil Presiden membeberkan, tantangan global semakin menguat sejak Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2006 lalu dan masih terus berlangsung hingga kini. Untuk itu pemerintah, pengusaha, petani dan seluruh stakeholder industri kelapa sawit Indonesia harus bersinergi agar menjadi satu kekuatan besar untuk menangkal isu-isu negatif tersebut.
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, para pengusaha juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)” kata Ma’ruf.
Terkait tuduhan terhadap industri kelapa sawit terhadap lingkungan. Ma’ruf menyatakan berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
“Industri kelapa sawit telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim.” jelas Ma’ruf.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan industri kelapa sawit yang baik. Mentan berharap, Kemitraan antara pengusaha dan petani dalam menjalankan program-program seperti PSR harus dijalankan dengan serius.Di tahun 2023 ini pemerintah sendiri menargetkan program PSR bisa mencapai seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 Provinsi.
“Kalo program PSR ini tidak kita prioritaskan sekarang, maka kita akan kehilangan kekuatan dari industri kelapa sawit di masa depan.” tegas Syahrul.
Hal senada ditegaskan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Program PSR menjadi salah satu fokus utama program GAPKI. Eddy yakin percepatan realisasi PSR dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat global.
Sesuai data GAPKI, disebutkan Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia (pangsa produksi 59%, pangsa ekspor 54%) dan juga menjadi konsumen terbesar di dunia (pangsa konsumsi 11%). Sehingga peran industri sawit Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dunia sangatlah penting terlebih lagi untuk kebutuhan di dalam negeri. Namun, untuk menghadapi persepsi negatif terhadap industri sawit Indonesia, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi, soliditas Pemerintah, pelaku usaha dan petani, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat.
“Sinergi ini penting dilakukan untuk menghadapi tantangan pasar global. Berbagai strategi dan pendekatan perlu dilakukan secara terkoordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif tentang pengelolaan industri sawit Indonesia di mata dunia,” ungkap Eddy Martono.
Terkait pengembangan industri sawit di wilayah terpencil, Ma’ruf amin mengapresiasi dan mengaharapkan kepeloporan GAPKI untuk mengembangkan wilayah terpencil akan terus berlanjut. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
Sementara dalam pengukuhkan ini, secara keseluruhan Pengurus GAPKI yang baru ini terdiri dari 79 orang yang terdiri dari unsur Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Kompartemen, yang didukung Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar. GAPKI juga membentuk cabang baru yaitu GAPKI Cabang Papua yang diharapkan dapat membantu pengembangan perekonomian Papua melalui perkebunan sawit.
Pengukuhan Pengurus GAPKI periode 2023 – 2028 dilakukan oleh Joko Supriyono selaku Dewan Pembina GAPKI yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Wakil Presiden, Rabu, 12 April 2023.(Olpah Sari Risanta).
