Dukung Good Governance, SMKPP Kementan Lakukan Audit Surveillance ISO SMAP 37001:2016
Banjarbaru – Kementerian Pertanian terus mengkampanyekan pemerintahan yang bersih dan menjaga baik norma dalam menjalankan tugas dan amanah. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun menegaskan pemerintahan bersih harus diwujudkan di lingkup Kementerian Pertanian. perilaku suap dan korupsi merupakan musuh bersama sehingga perlu menjaga dan mempertahankan norma-norma baik yang telah dianut selama ini.
“Kita ingin seluruh jajaran di Kementerian Pertanian, bahkan hingga semua UPT, untuk menerapkan pemerintahan bersih. Karena kita ingin pembangunan pertanian bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Mentan Syahrul dalam berbagai kesempatan.
Terkait itu pula, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengajak kepada seluruh unit kerja di bawah koordinasinya untuk dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satunya dengan menerapkan audit ISO 37001:2016.
“Penerapan ISO 37001 tentunya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas layanan institusi sebagai organisasi yang taat pada peraturan anti penyuapan dan peraturan pemerintah sehingga kinerja kita betul-betul bersih,” kata Dedi.
Selaras dengan imbauan Menteri Pertanian, Manajemen SMK-PP Negeri Banjarbaru kembali melakukan Audit Eksternal ISO. Namun kali ini yang dilakukan adalah Audit Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016.
Audit dengan ruang lingkup Management Of Vocational Education ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan yang dilakukan langsung oleh auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia, Selasa (22/11/2022).
Audit ini pun melibatkan beberapa fungsi atau bagian di SMK-PP Negeru Banjarbaru yang erat kaitannya dengan Implementasi SMAP, seperti Top Manajemen, tim Fungsi Kepatuhan, Tim Satuan Pengendali Internal (SPI), Bagian Penjaminan Mutu, Bagian Kurikulum, Bagian Tata Usaha, Bagian Kesiswaan, Bagian Humas dan Kerjasama, serta Bagian Sarana dan Prasarana.
Lead auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia Kadek Ayu Irma Hilmiafami, menjelaskan audit surveillace sendiri semata-mata untuk memverifikasi kesesuaian antara implementasi dengan kriteria audit.
“Kegiatan audit surveillace ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) dengan kriteria audit,” jelas Kadek.
Audit Surveillace sendiri dilakukan dengan metode sampling, yang meliputi tinjauan dokumentasi, wawancara, serta observasi. Berdasarkan hasil audit ini disimpulkan bahwa SMK-PP Negeri Banjarbaru direkomendasikan mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016).
Capaian ini pun disambut gembira keluarga besar SMK-PP Negeri Banjarbaru, seperti yang diungkapkan Budi Santoso, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso.Mereka pun bersyukur dengan hasil audit tersebut dan selalu mengevaluasi setiap catatan-catatan yang diberikan tim auditor.
“Kami mengucapkan Alhamdulillah, karena dinilai layak mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016). Catatan-catatan minor yang disampaikan oleh Auditor, nantinya akan kami lakukan perbaikan, sehingga catatan di audit kedepan sudah dilaksanakan “ujar Budi.
Pihaknya sendiri berharap kesimpulan audit tersebut merupakan cerminan kondisi yang ada di SMK-PP Negeri Banjarbaru.Apalagi selama ini mereka sudah menerapkan komitmen anti penyuapan di lembaga mereka.
“Mudah-mudahan ini mencerminkan keadaan kami seperti itu yang belum pernah di audit, tetapi Insya Allah dalam pelaksanaannya kami sudah menerapkan anti penyuapan, karena kami SMK-PP di bawah Kementerian Pertanian yang sudah menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), “ sebut Budi.
Sementara itu Wakasek Manajemen Mutu SMK-PP Negeri Banjarbaru, Fofa Arofi, menambahkan pihaknya selalu mengoptimalkan fungsi pelayanan publik dan berkomitmen dalam pelayanan tanpa ada suap, pungli dan gratifikasi.
“Dengan komitmen dan kerjasama semua unsur, SMKPP Banjarbaru dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016. Penerapan ISO tersebut dalam upaya mewujudkan pelayanan publik tanpa suap, pungli dan gratifikasi demi mengoptimalkan fungsi pelayana,” tandas Fora. (Olpah Sari Risanta).
