Kementerian LHK Ingin Kajian Pengamanan Lingkungan DAS Barito Masuk Regulasi
Banjarmasin – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugadirman, berharap hasil kajian komprehensif bagaimana penanganan pasca banjir bisa dimasukkan dalam regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Karena kajian-kajian ilmiah bagaimana penanganan pasca banjir memberikan solusi permanen secara terstruktur dan sistematis, agar bencana banjir ini bisa diminimalisir.Terlebih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, telah menyerahkan resmi Dokumen Hasil Kajian Pengamanan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Berbasis Ekoregion dan melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Upaya Percepatan Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Banjir di Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/01/2022) pagi.
“Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, kami melakukan kajian komprehensif bagaimana penanganan pasca banjir sehingga ada solusi permanen secara terstruktur dan sistematis, agar bencana banjir ini bisa kita minimalisir,” jelas Ruandha Agung, kepada awak media usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama Upaya Percepatan Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Banjir di Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/01/2022).
Lebih jauh Ruandha Agung Sugadirman menegaskan, Menteri LHK sendiri memberikan beberapa rekomendasi aksi untuk upaya reduksi banjir. Salah satunya bangunan fisik, seperti pembangunan bendungan.
“Dengan adanya MoU dari Gubernur ke bupati walikota, hasil kajian ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi pemerintah daerah.”tegasnya lagi.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya kepada Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan yang telah menyusun kajian Kompherensif berupa kajian pengaman lingkungan berbasis Ekoregion sebagai pondasi yang kuat untuk menyikapi ancaman Hidrometeorologi di Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup mengambil peran dalam pembinaan proklim di level tapak, melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan berupaya melakukan berbagai kampanye serta edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan
“Untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui Program Desa Sasangga Banua dan Program Sungai Martapura Bungas yang salah satu tujuannya adalah untuk mereduksi banjir” terang Sahbirin Noor.
Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel, membeberkan sejumlah program yang sedang dan terus dilakukan untuk mereduksi banjir. Pemprov Kalsel juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan Pemerintah Pusat pada skala tapak dalam mitigasi bencana seperti Program Kampung Siaga Bencana (KSB), Taruna Tanggap Bencana (Tagana), oleh Kemensos Program Kampung Iklim (Proklim) dan KLHK melalui Sekretariat Forum DAS Barito dengan prinsip “One River One Manajemen”.
“Dalam upaya ini juga melibatkan dunia usaha untuk mengurangi bencana banjir melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), disertai dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang ketat”, beber Paman Birin.
Terkait dengan adanya musibah banjir, Paman Birin pun berharap masyarakat yang terdampak musibah banjir di Kalsel agar tetap tabah dan waspada dengan banjir susulan.Jangan sampai persoalan banjir menjadikan bahan caci maki, namun segera diambil langkah-langkah konkrit dan tepat, sebagai solusinya.
“Kalsel terus berupaya melakukan berbagai kampanye kepada masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui program Desa Sasangga Banua dan program Sungai Martapura Bungas, yang salah satu tujuannya untuk mereduksi banjir,” imbuhnya.(Olpah Sari Risanta).
